Kurban Hewan dan Cara Kita Melihatnya

Pengantar Editor

Menjelang Hari Raya Idul Adha pada September 2014, masyarakat DKI Jakarta dihebohkan dengan spanduk-spanduk yang berjajar di banyak trotoar. Spanduk itu berisi larangan berjualan hewan kurban pada jalur hijau, taman kota, trotoar, dan fasilitas umum. Bau khas kambing dan sapi kurban di jalan-jalan Jakarta tak lagi dijumpai tahun itu.

Ternyata tak hanya itu. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 67 tahun 2014 tentang “Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan” juga melarang melakukan pemotongan hewan di sekolah-sekolah, masjid, dan rumah-rumah. Pemotongan hewan kurban diarahkan untuk dilakukan hanya di Rumah Pemotongan Hewan (RPH).

Siapakah dalang di balik pelarangan itu? Benar, Wakil Gubernur yang kemudian menjadi Plt. Gubernur bernama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dialah yang menandatangai Instruksi Gubernur tersebut.

Jakarta bergolak. Beberapa aktivis muslim sontak melayangkan tudingan bahwa “Ahok Melarang Ibadah Kurban,” “Ahok Memusuhi Islam” dan sejenisnya. Salah satu dedengkot aktivis Islam bahkan menulis artikel provokatif di media Islam:

“Ketika dibuat larangan menyembelih kurban berarti sama dengan melarang seluruh ketentuan syari’at kurban. Karena menyembelih itu adalah sesuatu yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari syariat kurban itu sendiri. Dan ketika melarang syari’at kurban berarti sama dengan melarang Agama Islam secara keseluruhan. Karena syari’at kurban tidak apat dipisahkan sama sekali dengan Agama Islam. Dan ketika melarang Agama Islam berarti memusuhi semua Umat Islam, bukan hanya yang di Jakarta atau Indonesia, namun sedunia. Bahkan memusuhi Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam, dan bahkan lebih dari itu adalah memusuhi Allah Ta’ala.” (voa-islam.com, 30 September 2014)

Tentu kita semua tahu nasib Basuki Tjahaja Purnama tiga tahun kemudian. Dalam kasus “Almaidah 51” ia divonis 2 tahun penjara karena dianggap menistakan agama.

Reaksi terhadap kebijakan kurban ala Ahok ini menggambarkan realitas konkret yang kita hadapi terkait cara beragama masyarakat kita. Mereka abai bahwa salah satu rujukan kebijakan Ahok justru adalah apa yang terjadi di Arab Saudi, yakni pengaturan penyembelihan hewan hanya dilakukan di RPH (Rumah Pemotongan Hewan). Dan inti dari kebijakan Ahok juga bukan pada pelarangan ibadah atau penyembelihan hewan, namun lebih pada pengaturan untuk mengurangi dampak sosial dan kesehatan.

Meski reaksi itu muncul hanya dari sebagian kecil kelompok muslim, namun itu cukup memberi gambaran kepada kita untuk melihat varian-varian pandangan agama yang ada di masyarakat yang kita hadapi.

Pada level tertentu, kaum beragama menganggap bahwa paket agama adalah paket utuh dan lengkap, tanpa harus dibedakan mana yang qath’i (pasti) atau dzanni (spekulatif), mana yang wajib atau sunnah, mana yang akidah, mana yang syariat, dan mana yang kultural.

Pada level berikutnya adalah kaum beragama yang sudah mulai membedakan mana yang cabang dan pokok, dan tidak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan di level cabang. Mereka memahami bahwa perbedaan yang muncul pada level cabang ini adalah keniscayaan yang muncul karena berbedanya konteks waktu dan ruang. Namun, pada tataran yang prinsipil alias pokok, atau akidah, mereka tidak menoleransi perubahan dan kebaruan, atau tafsir yang tidak mainstream.

Level selanjutnya adalah kaum beragama yang semakin menyadari bahwa bahkan di level ajaran yang dianggap qath’i atau yang pokok pun, perubahan tetap dimungkinkan dalam praktik dan cara beragama, atau minimal dimungkinkan untuk ditafsirkan secara baru dan berbeda. Pada tataran yang lebih luas, pandangan ini bisa dijustifikasi dengan fakta bahwa selepas wafatnya Nabi Muhammad, tak ada penafsir tunggal terhadap ajaran Islam. Bahkan perbedaan akidah pun sudah langsung terjadi di zaman Sahabat Nabi.

Kasus pengaturan penyembelihan hewan kurban yang langsung dibungkus dengan tuduhan “melarang ibadah kurban” tentu dipengaruhi faktor-faktor di luar tafsir terhadap ajaran. Apalagi kebijakan itu dikeluarkan oleh pemimpin daerah dari kalangan non-muslim. Mungkin berbeda cerita jika Gubernur DKI Jakarta saat itu bukan Ahok.

Dalam dunia pemikiran Islam, dinamika tafsir tidak pernah berhenti. Selalu muncul tafsir baru yang berkembang sedemikian rupa. Selalu ada elemen-elemen yang tak terpotret oleh tafsir-tafsir yang telah ditulis sebelumnya. Sebagian mungkin sudah ada presedennya di zaman Sahabat Nabi atau ulama-ulama sebelumnya, namun tidak terlalu populer dan menjadi tafsir mainstream.

Demikian juga dengan tafsir terhadap pelaksanaan ibadah kurban.

Adalah Shahid Ali Muttaqi, yang menulis artikel agak provokatif, dimuat di animalsinislam.com berjudul “An Islamic Perspective Against Animal Sacrifice.” Muttaqi memulainya dengan mengungkap stereotip dari Barat tentang dunia Islam. Dalam kaitannya denagn kesejahteraan hewan, menurut Muttaqi, ada kecenderungan menempatkan dunia Islam sebagai “Barbaric Other,” (Yang Lain yang Barbar), sebuah wilayah terisolasi yang penduduknya kaya akan tahayul dan berada di luar jangkauan nalar dan diskusi intelektual, sehingga membuatnya menjadi padang gurun yang tidak dapat ditembus dan dianggap sebagai wilayah yang hilang selamanya.

Muttaqi sendiri kemudian membedah ritual penyembelihan hewan dalam Idul Adha melalui berbagai pendekatan: tafsir, konteks, serta praktik perikau Nabi Muhammad. Muttaqi sampai pada beberapa premis menarik. Menurut Muttaqi, misalnya, tidak ada satu pun di dalam Alquran yang menyatakan bahwa orang yang tidak perlu makan daging untuk bertahan hidup atau yang makan daging tetapi tidak memiliki akses terhadap hewan-hewan yang sama dengan yang ada di Arab, tidak bisa menjadi muslim. Dan tidak ada dalam Alquran yang menyatakan bahwa pengorbanan dimaksudkan untuk tujuan apa pun selain bersyukur kepada Allah atas apa yang kadang-kadang kita diwajibkan untuk membunuhnya, atau sebagai pengorbanan pribadi atas sesuatu yang dianggap sebagai milik untuk dibagikan kepada tetangga yang lebih membutuhkan, dan sebagainya.

Muttaqi juga melansir fakta bahwa sebagian besar hewan yang digunakan untuk kurban selama ibadah haji bahkan tidak diternakkan atau disembelih dengan cara yang halal.

“Saat ini, jumlah hewan yang dibutuhkan sangat tinggi dan sebagian besar diimpor dari Selandia Baru dan negara-negara lain. Pemeliharaan hewan-hewan ini (bersama dengan hewan-hewan untuk ekspor daging dan wol) berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan ekosistem Selandia Baru. Selain itu, hewan-hewan ini dikirim dalam kondisi penuh sesak yang brutal, di mana sebagian besar dari mereka secara teratur mati karena penyakit, terinjak-injak, atau kelelahan karena panas. Ini tidak manusiawi. Ini tidak halal.”

Meski tidak secara eksplisit menyarankan pengorbanan hewan bisa diganti dengan sedekah uang, misalnya, artikel Muttaqi menggiring kita untuk berpikir ulang dan melihat kembali ajaran tentang kurban secara proporsional dan kontekstual. Muttaqi mengakhiri artikelnya dengan mengutip Alquran: “Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kalian. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab (Alquran), dan mereka semua akan dikumpulkan kepada Tuhannya pada hari kiamat.” (al-An’am:38).

-o0o-

Melalui artikelnya, Denny JA menyahuti provokasi Shahid Ali Muttaqi, dengan menstimulasi pemaknaan baru terhadap praktik-praktik keagamaan kita yang selama ini telah dianggap mapan. Denny JA memperluas kontekstualisasi ibadah kurban, bahwa saat ini adalah era lahirnya kesadaran yang lebih kuat soal lingkungan hidup dan animal rights. Ini era di mana kedekatan manusia dengan hewan itu semakin kuat dan dalam dibanding babak sejarah sebelumnya.

Komunitas pencinta hewan juga muncul di mana-mana. Banyak tayangan di media sosial yang menunjukkan bahwa hewan peliharaan tak cuma anjing, seperti digambarkan pada film Hachiko (2009) yang dikutip Denny JA, namun juga kucing, kambing, burung, kelinci, kuda, babi, ayam, harimau. Artinya, kesadaran hewan juga ada di mereka. Rasa sedih, bahagia, juga kesetiaan, terbukti bisa ditunjukkan oleh mereka kepada manusia yang merawatnya.

Buku ini adalah kumpulan tanggapan terhadap lontaran dan provokasi Denny JA. Kami mengumpulkan beberapa penulis pakar dari berbagai perspektif untuk memperkaya diskusi tentang posisi hewan di mata manusia, terutama dalam konteks ajaran agama.

Meski konteks awalnya adalah ritus kurban pada Idul Adha, namun diskusi tentang isu ini dimaksudkan untuk juga melihat konteks umum penggunaan hewan sebagai korban dalam tradisi agama-agama, maupun tradisi kultural manusia.

Semoga hadirnya buku ini menstimulasi diskusi dan polemik lanjutan tentang isu penting ini. []

Silakan download bukunya di sini: https://s.id/rituskurban

Pak Lurah yang Itu

Tag

, , ,

Dia pikir kami diam karena mengiyakan apa yang selalu keluar dari mulutnya.

Manis tuturnya menunjukkan bahwa ia tak gila kekuasaan seperti orang-orang lain selama ini. Kalimat-kalimatnya nampak tak tertata, menunjukkan bahwa ia memang terlahir untuk bicara apa adanya, tanpa bumbu dan rempah-rempah. Tak nampak bahasa-bahasa bombastis elitis, menunjukkan bahwa ia memang datang dari kalangan kita, orang biasa yang tak terbiasa bersilat lidah memelintir kata. Mimik dan canda tawanya menggoreskan kesan kuat bahwa ia tak silau dengan puja-puja. Canda tawa yang hanya bisa keluar dari manusia yang tak haus dan tak rakus. Ia tak risih disebut sebagai pemimpin yang bodoh dan tak menunjukkan diri selayak pemimpin. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya kata biasa, tak berkilau seperti mutiara.

Dia pikir kami diam karena terbius kebersahajaannya.

Ia menelusuri kampung demi kampung, seperti bukan siapa-siapa. Ia menyapa ibu-ibu dengan sederhana tentang keseharian mereka. Ia bertanya canda dengan anak-anak belia, seperti seorang teman bermain bagi mereka. Tentu saja, anak-anak polos itu akan mengenangnya sebagai orang tua yang enak disapa. Ia mendatangi pasar-pasar untuk menyelami realitas dan kebutuhan masyarakat yang senyatanya. Ia bahkan menyiapkan diri untuk berbelanja sekadarnya, yang dengan segera membuat para pedagang tua di pasar itu meyakini bahwa dagangan mereka bukan barang yang haram masuk istana. Dengan segala keramahannya, ia melayani permintaan berfoto dari para gadis belia dan emak-emak tua, menjelaskan bahwa ia bukan orang yang tak terjangkau. Seperti lakon wayang, ia bahkan menunduk setunduk-tunduknya, merendahkan diri serendah-rendahnya, hingga tak ada alasan lagi bagi orang lain untuk merendahkannya. Dan kami lalu memujanya sebagai pemimpin yang memanusiakan rakyatnya.

Dia pikir kami diam karena tak nampak kerakusan di wajah polosnya.

Ia membiarkan anak-anaknya menemukan dunianya sendiri. Asyik masyuk dengan ruang dan waktu mereka sendiri. Anak-anaknya berdagang dan memilih dagangannya sendiri. Tak nampak keinginan mereka untuk merangsek dan menyabot dagangan orang lain, sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan kekuasaan tak terbatas bapaknya. Ia nampak tak memfasilitasi apapun untuk membuat dagangan anaknya menjadi dagangan tak biasa. Tak nampak pula nama-nama adik, keponakan, menantu, paman, dalam daftar penerima kuasa tiba-tiba. Tak ada aji mumpung layaknya para penguasa kerajaan. Ia tak glamour di tengah kemewahannya, sesuatu yang bahkan dianggap wajar oleh kami-kami rakyatnya.

Dia pikir kami diam karena kami tiba-tiba menemukan harapan baru di tengah keputusasaan yang akut.

Pernah dihadirkan kepada kami seorang pemimpin yang hanya menumpuk kekuasaan untuk diri dan sekelompok orang di sekelilingnya yang hanya bisa bilang iya kepadanya. Hidup kami pernah dikendalikan oleh seseorang yang dengan kelihaiannya menumpuk harta rampasan untuk menjamin hidup anak cucunya, handai taulan, dan sahabat-sahabatnya. Lalu pada satu titik, jatuhlah kekuasaannya, dan kita pura-pura tidak tahu bahwa harta rampasannya telah lebih dari cukup untuk menghidupi turunannya hingga entah kapan. Lebih dari cukup untuk menghilangkan jejak dosa pada kening anak turunnya. Lalu datang penguasa baru, dan lagi, silih berganti. Sempat suatu saat kami seperti menemu harapan, lalu gejolak politik membuat kami harus memaklumi perjalanan sejarah yang terseok-seok. Dengan kesadaran itu, kami pun terlibat dan melibatkan diri dalam menata kekuasaan yang baru. Penuh duri dan onak. Penguasa rakus datang dan pergi, naik dan tersungkur. Hingga kami menemukannya, sebagai orang biasa dari kalangan kami. Tanpa sungkan, kami merayakannya sebagai era baru. Era pemimpin yang datang dari kami, mengerti kami, dan bahkan tak berjarak dengan kami.

Dia pikir kami diam karena merasa semua persoalan kami telah terjawab olehnya.

Bagi kami, ia bukan penguasa, tapi seorang pemimpin. Ia adalah orang nomor satu kami yang paling sering bertegur sapa dengan kami orang biasa, dibanding semua penguasa sebelumnya. Ia melicinkan jalan-jalan rakyat, membangun jalan baru, dengan hitungan capaian yang mencengangkan sepanjang sejarah negeri ini. Ia mengatasi pandemi dengan sangat sukses, di tengah keputusasaan para pemimpin dunia lain menghadapi musuh mematikan yang tak terlihat itu. Ia membagikan tanah kepada rakyat biasa, memberi kesempatan kepada mereka untuk merasakan artinya memiliki. Bagi mereka, sebelumnya ini hanya mungkin muncul dalam mimpi mereka. Ia menyentuh dan menyirami tanah-tanah tapal batas, membangun dari pinggir, sesuatu yang tak terpikirkan sama sekali oleh para penguasa sebelumnya. Ia menantang para penguasa dunia seberang dengan martabat yang mengagumkan, bahwa kami berhak mengatur tanah dan air kami sendiri. Kami berhak menjual atau tidak menjual barang galian dari tanah kami, dan kami berhak memilih kepada siapa menjualnya. Ya, dengan segera, tiba-tiba kami merasa diri sebagai sebuah bangsa yang besar. Dan bukan hanya besar dalam jargon penguasa. Ya, kami adalah bangsa yang tak boleh dipandang rendah karena pemimpin kami mengangkat dengan tegak kepalanya, di hadapan para penguasa dunia sana.

Dia pikir kami diam karena kami tunduk.

Dengan segala puja yang tersemat kepadanya, ya, kami menunduk malu telah pernah merendahkan dan meragukan kemampuannya. Ia telah membuktikan bahwa menjadi pemimpin sebuah bangsa yang besar tak perlu harus gagah perkasa, berwibawa, dan menjaga jarak dengan rakyatnya untuk menjaga martabatnya. Ia memimpin dengan bukti. Itu lebih dari cukup bagi kami. Ya, kami tunduk karena rasa malu kami. Kami dengar semua kata sederhananya sebagai kebenaran dan niat tulus.

Lalu arah angin berubah. Tiba-tiba.

Kepercayaan dan kekuasaan yang sepenuhnya kami berikan kepadanya mungkin terlalu melenakan. Kami dibuat takjub oleh gelombang kejut yang ditimbulkan karena perubahan arah angin itu. Ketundukan dan rasa malu kami membuat kami lengah.

Atau mungkin bukan kekuasaan itu yang terlalu melenakan hingga ia terseret imaji bahwa tanpa dia, bangsa ini akan hancur. Mungkin itu memang justru skenario dari awal yang tak kami sadari.

Ya, kami terperosok. Kami yang terlena.

Namun, kami tak hendak terlena berkepanjangan. Kami mulai menyadari bahwa sejarah tentang manusia dan kekuasaan selalu berulang. Bahwa kekuasaan terlalu manis untuk ditolak madunya oleh manusia paling alim sekalipun.

Mungkin agak terlambat, namun kami harus mengangkat kepala kami lagi. Bangsa ini terlalu besar untuk diserahkan kepada sekelompok orang. Bangsa ini terlalu luhur untuk dipertaruhkan. Satu per satu potongan puzzle mulai kami rangkai kembali. Satu per satu label negatif yang kami syukuri tak memiliki alasan untuk dilekatkan kepadanya, mulai kami susuri ulang.

Kesederhanaan dan kebersahajaan tiba-tiba nampak di mata kami sebagai sandiwara untuk menyembunyikan wajah rakus di belakangnya. Kalimat-kalimat biasa yang sebelumnya nampak mengagumkan, hari ini lebih nampak sebagai kebohongan dan manipulasi yang tertata rapi. Kedekatannya dengan rakyat biasa yang mencengangkan, kali ini hanya nampak sebagai stempel legitimasi yang kosong melompong tanpa makna.

Anaknya tiba-tiba merangsek masuk, meninggalkan dagangan orang biasa. Menantunya tiba-tiba menerobos ke dalam, mengangkat dada dan telunjuk, memerintah, mengurus sesuatu yang tak layak sedikitpun menjadi urusannya. Iparnya, keponakannya, sejawatnya, perlahan-lahan menampakkan diri sebagai kolaborator pelanggengan kekuasaan. Orang-orang yang dianggap terkait dengan namanya, tiba-tiba masuk dalam deretan nama penerobos antrian. Dengan berbagai cara.

Tak seperti George Washington yang penuh kesadaran membatasi diri dari kekuasaan yang melenakan di saat semua orang mendukungnya, ia justru mengutak atik segala kemungkinan untuk melanggengkannya. Setidaknya, memperpanjang usia genggaman kekuasaan di tangannya. Dengan berbagai cara.

Calon musuh-musuhnya, telah dikunci rapat-rapat dengan seperangkat aturan yang telah dengan perhitungan matang dipersiapkan. Baginya, segala celah yang memungkinkan untuk melahirkan rongrongan kepadanya harus ditutup, dibuntukan.

Musuh-musuhnya, yang selama ini dirangkul dalam diam yang melangutkan, perlahan-lahan dipreteli, disandera dengan sederet kelemahan dan cacat yang mereka miliki. Ya, dalam kediamannya, ia merangkul, memangku, sehingga para makhluk politik itu mengaku dosa dan mencatatkan dosanya dalam buku hitam yang tersimpan dalam saku bajunya.

Ketika kekuasaan telah penuh berada dalam genggamannya, ketika kepercayaan kami, rakyat biasa, telah utuh penuh seluruh kami tambatkan, saatnya membalik sejarah telah tiba baginya. Halaman demi halaman buku hitam dikeluarkan dari kantongnya, demi penundukan. Butir demi butir kepercayaan kami dikeluarkan untuk diracik dan diramu menjadi obat penenang untuk mengkhianati kami.

Ya, meski agak terlambat, kami harus berteriak lagi, separau apapun suara kami hari ini. Kami harus mencabut mandat dan kepercayaan kami, selemah apapun tali kekang yang kami miliki kini. Kami harus menggerakkan seluruh anggota tubuh kami untuk mengingatkannya, seberat apapun langkah kami yang telah terjebak dalam kekangan kaki yang mulai berkarat. []

Anick HT, mantan pendukung Pak Lurah

Selesaikah Kita dengan Demokrasi?

Drama pemilihan Presiden 2024 telah berakhir. Tepatnya hampir berakhir, karena pergantian kekuasaan baru akan terjadi secara resmi tanggal 20 Oktober nanti. Sebagian masyarakat melihat hasil Pilpres kali ini secara positif dan sukses, tanpa kekerasan dan konflik yang berarti, tanpa politik identitas.

Sebagian lain menganggap ini pilpres paling buruk sepanjang sejarah, dengan segala dramanya tentang polemik Mahkamah Konstitusi, pengerahan aparat pemerintah, dana bantuan sosial, dan elemen-elemen lain yang dianggap sebagai indikator kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Isu kecurangan dalam proses pemilu menguat.

Terlepas dari berbagai varian dan gradasi sudut pandang menyikapi hasil Pilpres 2024, ada beberapa hal yang layak dicatat sebagai temuan penting.

Pertama, betapa solidnya ilmu pengetahuan dalam melakukan prediksi pemilihan umum. Survei, exit poll, dan quick qount telah teruji sedemikian rupa sebagai rujukan yang valid dalam mengidentifikasi perilaku pemilih dan memprediksi hasil pemilihan.

Beberapa anomali terjadi, namun selalu terbantahkan oleh fakta bahwa jika sebuah survei atau quick count dilakukan dengan metodologi yang benar dan persisten, tanpa tercampuri unsur kepentingan politik secara langsung, maka hasil yang didapat menjadi sedemikian validnya. Beberapa lembaga survei yang cenderung “memanipulasi data,” dengan sendirinya akan tersingkir dari gelanggang, dan dengan segera publik akan memasukkannya dalam keranjang “lembaga survei abal-abal.” Semakin banyak lembaga survei yang mengumumkan hasilnya kepada publik, semakin solid kesimpulan yang bisa segera diambil.

Tak terlalu berlebihan jika Denny JA menyebut pilpres kali ini adalah kemenangan sains, ilmu pengetahuan.

Kedua, semakin solid pula kehadiran konsultan politik dalam setiap percaturan pemilu, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Profesi yang selama ini dianggap hanya berdiri di wilayah abu-abu, dilihat dengan kadar kenyinyiran tertentu, kini menempati posisi yang sangat menentukan. Pertarungan pilpres kali ini bukan hanya pertarungan antar-kandidat dan antar-partai politik, namun juga antar-konsultan politik. Dan strategi politik para konsultan juga sama menariknya dengan drama antar-partai politik.

Perbincangan publik mulai selalu diikuti dengan pertanyan: siapa di balik kemenangan kandidat? Siapa konsultan politiknya? Apa strateginya?

Ketiga, pilpres kali ini juga membuktikan bahwa masih banyak yang belum selesai dalam bentukan demokrasi kita. Polemik dan perdebatan soal etika publik, etika bernegara, etika berdemokrasi, menjadi sangat menonjol mewarnai pilpres. Meski ujungnya adalah fakta bahwa ukuran penyelesaian masalah dalam demokrasi adalah kebijakan yang sifatnya prosedural dan hukum yang sifatnya lebih material, namun perdebatan ini menstimulasi diskursus penting bahwa demokrasi ternyata belum menjawab semua kebutuhan terhadap rasa nyaman dan rasa keadilan publik.

Cara Membaca Buku Ini

Buku ini berisi transkripsi dari satu project serial bernama Ekspresi Data, yang digulirkan oleh Denny JA sebelum dan sepanjang proses dan tahapan Pemilihan Presiden 2024. Ekspresi Data ini disebarkan dalam bentuk video pendek yang secara konsisten disebarkan melalui berbagai media sosial dan grup whatsapp secara langsung oleh Denny JA.

Melalui buku ini, kita bukan hanya disuguhi fakta perkembangan politik tanah air, namun juga analisis yang canggih dan perspektif yang sangat kaya. Kompleksitas pertarungan politik dilihat dengan tajam dn disampaikan dengan bahasa yang sangat asyik dan mengalir, sehingga pembaca (atau pada awalnya pendengar) bisa dengan mudah menangkap makna-makna tersembunyi di balik fenomena politik yang tertangkap di permukaan.

Pembahasaan yang lugas, seta penggambaran fakta dengan ilustrasi cerita politik dari kisah-kisah di negara lain juga menuntun pembaca untuk lebih memahami politik secara rasional, tanpa harus menjadi pengamat politik.

Tentu saja buku ini tak lepas dari bias. Pemilihan isu yang diangkat, penonjolan data tertentu, serta bangunan argumentasi yang disajikan tak lepas dari posisinya sebagai konsultan politik salah satu kandidat presiden. Dalam hal ini secara publik Denny JA juga mengakui berada di belakang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu, membaca buku ini seperti melihat kaleidoskop Pilpres 2024 dari dalam gelanggang, dengan pemaknaan dan pengemasan pesan yang kaya dan penting untuk dijadikan pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran tentang proses berpolitik, strategi, dan termasuk intrik politik elektoral.

Membaca buku ini harus masuk ke dalam konteks proses, tahapan, drama politik Pilpres 2024. Karena itu, salah satu bagian penting dalam setiap tulisan yang ada dalam buku ini adalah memperhatikan tanggal tulisan tersebut dipublikasikan, meskipun tulisan ini selalu diawali dengan memberikan sedikit konteks.

Untuk sedikit memasuki konteks, tahapan Pemilihan Presiden 2024 diawali dengan proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juli 2022-13 Desember 2022. Lalu penetapan peserta pemilu: 14 Desember 2022-14 Februari 2023.

Lalu Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: 19 Oktober 2023-25 November 2023. Masa Kampanye Pemilu: 28 November 2023-10 Februari 2024. Masa Tenang: 11 Februari 2024-13 Februari 2024. Pemungutan Suara: 14 Februari 2024. Penghitungan Suara: 14 Februari 2024-15 Februari 2024.

Dan tentu saja, pergantian tampuk kekuasaan akan sah secara resmi saat terjadi Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Di tengah tahapan proses itulah segala drama dan kisah-kisah politik yang menguras energi seluruh masyarakat Indonesia terjadi.

Setiap pagi, media menyajikan kepada kita berbagai sinetron politik: perpindahan kubu partai, pemecatan dan perpindahan kader partai, perubahan pilihan calon presiden. Partai politik yang tadinya lawan menjadi kawan. Capres yang tadinya diusung berubah menjadi kompetitor. Ketua partai yang sebelumnya mengkritik habis-habisan sebuah kebijakan dan pemegang kewenangan, dengan mudah berbalik menyanjung-nyanjung setinggi langit. Hampir tidak ada perdebatan ideologis di sana. Tidak ada perbedaan orientasi kebangsaan di sana.

Dan dari drama politik yang terjadi selama pilpres 2024 ini, publik dengan mudah memperkuat kesimpulan bahwa “tidak ada yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan.” Jadi, sudahkah kita selesai dengan sistem demokrasi kita saat ini? []

Download buku ini melalui QR code

Mengandung SARA

Mengandung SARA

Baiklah, kali ini saya akan nggremeng dikit tentang ketentuan dalam banyak lomba yang bertebaran di medsos, yakni tentang “mengandung SARA”.

Rata-rata ketentuan lomba memasukkan syarat “Tidak mengandung SARA” atau “Tidak mengandung unsur SARA”.

Tahukah mereka apa itu SARA? Plis deh, suruh googling dikit kalo gak tahu SARA itu apa.

Apakah SARA itu barang positif atau negatif?

Jelas SARA adalah akronim yang positif, atawa paling tidak netral. Ketika mereka mendapati pecahan dari SARA tersebut, yakni suku atau agama atau ras, golongan, mereka paham betul itu adalah barang netral yang merujuk pada identitas manusia Indonesia. Namun ketika berbentuk akronim, mengapa mereka tiba-tiba menjadi negatif?

Bayangkan, ada pengumuman Lomba Menulis Artikel Islami, dalam ketentuannya juga menyebutkan tidak mengandung unsur SARA. Lhah, suruh bikin artikel bernuansa agama tapi syaratnya gak boleh bicara agama. Opo tumon?

Jadi, plis. Stop menggunakan ketentuan aneh bin bodoh itu.

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Mulai