Jangan Lombok Ijo

Dalam waktu hanya sepekan, saya dua kali menginjakkan kaki di bumi Borneo. Masing-masing di Banjarmasin (12 – 13/10) dan Pontianak (15 – 16/10). Saya datang ke Banjarmasin untuk dua urusan sekaligus. Pertama, menghadiri pesta pernikahan putri dari Gusti Rusdi Rusli, Pemimpin Umum harian Banjarmasin Post, yang juga merupakan Anggota Dewan Pertimbangan SPS Pusat, serta untuk mendistribusikan undangan lomba debat dan menulis artikel tentang APBN tk SMA wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

Sementara di Pontianak, saya bersama tiga pengurus SPS Pusat yang lain, hadir untuk menjadi pembicara pada lokakarya manajemen pers bagi penerbit media cetak se-Kalimantan Barat, hasil kerjasama kantor saya dengan Dewan Pers. Kunjungan saya ke Pontianak kali ini adalah untuk pertama kalinya. Karena itu, sejak awal sebenarnya saya sudah sangat bersemangat untuk bersiap-siap seandainya ada waktu cukup guna melancong sebentar ke kota Singkawang, sebuah kota yang dikenal dengan komunitas masyarakat China yang hampir mendominasi populasi daerah itu. Di kota ini pula, sebutan “amoy” sangat populer, untuk menunjuk seorang wanita keturunan Tionghoa yang masih melajang.

Sayang, waktu saya ternyata sangat mepet di Pontianak, karenanya saya pun urung ke Singkawang, meski sudah ditunggu seorang kenalan di sana. Lain kali saya berjanji untuk berusaha menyempatkan diri mendatangi kota itu jika ada acara di Pontianak.

Continue Reading »

Masyarakat di Jakarta, tentu mengenal dengan baik Odong-odong. Sebuah permainan anak-anak yang dibuat di atas becak yang dimodifikasi khusus, untuk didesain mainan kuda-kudaan atau mobil-mobilan di atasnya. Setiap anak biasanya dikenakan tarif Rp 1000 – 2000 sekali main yang berdurasi kira-kira tiga menit. Si abang pemilik Odong-odong, mengayuhkan kakinya untuk menciptakan gerakan naik turun dan maju mundur bagi mainan yang dinaiki anak-anak itu.

Entah kenapa kini diksi atau terminologi tentang “Odong-odong” ditujukan kepada perilaku sejumlah media yang dikenal melakukan tindak “pemerasan” kepada narasumber berita dan para pejabat (publik maupun privat). Begitu banyak keluhan mengenai sepak terjang mereka dari para profesional public relations (PR) selama ini. Beberapa diantaranya kembali muncul tatkala kantor saya menyelenggarakan workshop How to Handle Press Well, bagi para PR lembaga pemerintahan, di Garut, 21 – 23 Agustus lalu.

Selama tiga hari itu, saya dan sejumlah narasumber memberikan berbagai ilustrasi mengenai cara terbaik dalam mengelola hubungan dengan media, tanpa harus mengikuti kemauan wartawan dan media yang tidak jelas alias odong-odong tadi.

Workshop kali ini, merupakan serial dari workshop serupa yang juga dilangsungkan kantor saya di Kuningan, Jawa Barat, 13 – 15 Juni lalu. Hanya saja, konsentrasi pada dua kegiatan itu yang dibedakan. Jika di Kuningan para peserta memperoleh konsentrasi cara membuat Press Release dan menyelenggarakan Press Conference, maka di Garut tekanannya adalah pada Public Speaking dan Hak Jawab.

Continue Reading »

Ada sebuah diksi yang sebenarnya tak asing namun belakangan ini kerap dipergunakan oleh –terutama– Dewan Pers dalam berwacana tentang media, yakni media “dewasa”. Itu adalah sebuah terminologi khusus untuk menyebut media-media cetak yang mengeksplorasi “sensualisme dan pornografi” dalam lembar-lembar halaman produk mereka. Di tengah sebagian masyarakat, memang muncul semacam kegusaran luar biasa terhadap maraknya media-media cetak yang dinilai mengandung muatan pornografi.

Pada awal 2006, bahkan muncul sebuah kontroversi berkepanjangan terhadap ikhwal ini saat DPR RI hendak merumuskan RUU tentang Antipornografi dan Antipornoaksi. Kedua pihak yang saling berlawanan pandangan, sempat menggelar berbagai aksi yang dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Beberapa minggu sebelum tanggal 9 Februari 2006, aparat penegak hukum juga melakukan sweeping terhadap media-media yang dinilai beranasir pornografi itu.

Namun sayang seribu sayang…. Definisi pornografi dan pornoaksi di dalam media, hingga kini tak pernah tuntas. Pendapat Dewan Pers, misalnya, juga masih kabur, yang hanya bersandarkan pada dualisme hardcore pornography dan softcore pornography. Dalam konteks softcore pornography, Dewan Pers berpendapat ada hak sementara orang untuk mengonsumsinya, meskipun harus diatur peredaran atau distribusinya agar anak-anak dan konsumen yang belum berhak menikmatinya bisa dilindungi. Intinya, majalah-majalah yang bermuatan sofcore pornography oleh Dewan Pers dipandang boleh diedarkan secara terbatas, agar anak-anak di bawah umur tak bisa mengaksesnya.

Tapi, bagaimana dengan akses pornografi di internet? Ini memang soal tersendiri.

Continue Reading »