Pada sebuah pagi yang cerah di sebuah negeri yang sedang berusaha bangkit, seorang pejabat tinggi tampak berdiri dengan rapi di depan kamera. Seragamnya licin, langkahnya mantap, dan senyumnya dipoles sedemikian rupa. Kru media sibuk mengatur pencahayaan, memastikan setiap sudut wajahnya tampak heroik. Dalam hitungan menit, video aksinya—sedang menanam pohon, membagikan paket bantuan, meninjau lokasi pembangunan—muncul di laman media sosialnya. Rapi. Dramatis. Seolah-olah ia adalah jawab atas semua persoalan negeri.
Namun di balik layar, masyarakat yang menyaksikan tayangan itu hanya tersenyum miris. Mereka sudah lama hidup dengan kenyataan yang berbeda: jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki, birokrasi berbelit, janji-janji lama yang masih menggantung tanpa kepastian. Mereka tahu, apa yang dilakukan sang pejabat pagi itu bukan kerja substansial, melainkan sekadar panggung pencitraan—sebuah upaya menutupi retak reputasi dengan selapis cat tipis.
Di warung kopi, obrolan rakyat sederhana justru lebih jujur dibanding konferensi pers mana pun. “Kalau kerja beneran, hasilnya kerasa,” kata seorang pedagang. “Kalau cuma buat kamera, ya buat apa?” sambung lainnya. Rakyat negeri itu sudah cerdas; mereka bisa membedakan mana kerja nyata dan mana sekadar dekorasi.
“Konten pejabat yang terlihat peduli pada rakyat mendapat banyak kritik, karena rakyat menyadari apa yang sebenarnya dikerjakan pejabat tersebut di luar apa yang ditampilkan di media, hingga rakyat memborbardir dengan ribuan komentar hingga nge-tag akun pejabat bersangkutan.”
Pencitraan, kata para ahli, adalah upaya mempercantik tampilan agar terlihat baik, meski kenyataan tak selalu seindah itu. Bagi sebagian pejabat, pencitraan menjadi tameng kilat—cara cepat untuk menaikkan pamor, memperindah rekam jejak, atau sekadar menghapus jejak kegagalan. Namun zaman sudah berubah. Di era keterbukaan informasi, rakyat tak lagi mudah dipoles dengan visual dan retorika; mereka menilai dari konsistensi tindakan, keberanian mengambil keputusan, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Lalu, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pejabat itu?
Pertama, ia perlu kembali pada hakikat jabatan: melayani, bukan dipuja. Masyarakat tidak membutuhkan tokoh yang sempurna di depan kamera, tetapi pemimpin yang hadir di lapangan bukan hanya saat kamera menyala. Mereka menginginkan pejabat yang mau mendengarkan keluhan rakyat yang tak viral, menolong mereka yang tak masuk headline, memperbaiki hal-hal kecil yang sering luput dari sorotan.
Kedua, pejabat itu perlu membangun branding reputasi jangka panjang, bukan pencitraan instan. Branding lahir dari integritas, ketekunan, dan kerja yang bisa dirasakan dampaknya. Bukan dari senyum difoto, tetapi dari kebijakan yang menyentuh kehidupan warga. Bukan dari kata-kata, tetapi dari keberanian memperbaiki kekeliruan.
Ketiga, ia perlu sadar bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibeli dengan konten media sosial; kepercayaan hanya dapat diraih dengan ketulusan. Ketulusan dalam mengambil keputusan sulit. Ketulusan dalam mengakui kekurangan. Ketulusan dalam bekerja tanpa menunggu sorak-sorai.
Pada akhirnya, rakyat negeri itu hanya menginginkan satu hal: pejabat yang membumi, bukan melayang dalam pencitraan. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang bekerja dalam diam namun terasa suaranya, berjalan tanpa kamera tetapi nyata jejaknya.
Kelakuan kental pencitraan di negara yang warganya terdidik bisa berbuntut mosi tak percaya atau boikot partai hingga tak dipilih lagi pada pemilihan umum selanjutnya, sementara di warga negara kurang terdidik sering lupa kelakuan “menyimpang” pemimpinnya walau berkali-kali dilakukan dan dengan godaan sesuatu yang gratis berkedok bantuan sosial dan lainnya maka pemimpin busuk dan partai ambruk pun tetap dipilih dan berkuasa.
Jika kelak pejabat itu memilih jalan yang benar—meninggalkan panggung pencitraan dan kembali pada esensi pelayanan—rakyat pasti melihat perubahan itu. Sebab rakyat memiliki mata yang jauh lebih tajam dari kamera manapun: mata yang melihat dari hati, bukan sekadar dari layar.
Blog Pendidik 