Faldo Maldini's Blog

Ini merupakan kumpulan tweet dari @BEMUI_Change yang kurang lebih menggambarkan sikap dan keyakinan kami tentang pendidikan di negara ini. Lebih lebih pasca disahkannya #UUPT, tgl 13 Juli 2012. Sebuah tanggal kelam yang tak akan terlupa dari hidup saya.

1. gerakan semakin meluas, kita mulai mengenal mereka yg sebelumnya tidak kita kenal. kamu di mana, menonton atau bergerak? 🙂

2. pendidikan kita kini sdg bermasalah. tp penyakitnya bukan di UU PT. ia hanya symtomp, gejala. penyakitnya ada di pengambil kebijakan kita.

3. penyakitnya ada di pengambil kebijakan kita yg tidak memiliki paradigma & visi ttg pendidikan Indonesia. ia tergejala salahsatunya di UU PT.

4. permasalahannya bukan di kita menilai paradigma pendidikan mereka salah. kalau seperti itu, fine, kita bisa duduk bersama, berdebat.

5. tapi bahwa mereka tidak punya paradigmanya. paradigma pendidikan founding fathers, Ki Hajar, Tan Malaka, diabaikan. tdk diperhatikan.

6. o/ krn itulah Judicial Review UU PT dan konsolidasi gerakan sosial scr nasional hanya 1 bagian dr mereform kondisi pendidikan kita.

7. puncaknya sendiri adalah bagaimana kita bs menyelenggarakan sebuah forum, simposium, seminar, kongres atau apapun namanya, ttg pendidikan.

8. di sanalah, di Kongres Pendidikan Nasional, kelak kita bisa duduk bersama semua stakeholder, merumuskan “Visi Pendidikan Indonesia Abad-21”!

9. darinyalah kita harus raih lagi legitimasi semua pihak utk kemudian revisi UU Sisdiknas, kembalikan pendidikan Indonesia ke relnya.

10. darinyalah kita bersama mengerem arus beasr liberalisasi pendidikan yg hari ini tjd secara global, di Benua Amerika, Eropa, 3rd World, dll

11. yg terjadi dgn dunia kita kini bkn sekadar krisis finansial global. tapi jg krisis pendidikan global. pendidikan dari hak diarahkan jd jasa

12. dan juga krisis politik global. di mana penyusunan & pengambilan kebijakan di black box sistem politik, legislasi, tak lg ideal aspirasi.

13. legislasi jadi tak lg ideal aspirasi, tapi juga transaksi, bahkan instruksi. institusi2 politik kita seolah tdk lg berfungsi sbgmn mestinya

14. oke, konkritnya aja apa nih bos? ini: dukung JR. bersiap kumpulkan data kenaikan biaya, jadi saksi kesulitan akses thdp pendidikan, dst.

15. konkritnya: juga libatkan diri di gerakan sosial nasional pro pendidikan yang menuju gratis dan melek HAM. dispub2, mimbar2 bebas, dmbl.

16. konkritnya: libatkan diri di perang wacana di media. tackle segala argumen dan ilusi yg berusaha diprovide o/ pihak pengambil kebijakan.

17. konkrtinya: jika bsedia kwn2 jg bisa bergabung scr individu ke KomNas Pendidikan (KNP). butuh bnyk relawan, banyak hal yg bisa dilakukan.

18. konkritnya: tunggu info Call for Papers dari Simposium Pendidikan Tinggi yg akan diselenggarakaan o/ @BEMFISIPUI , daftarkan papermu.

19. siapapun kamu, bergabunglah. ini bukan persoalan eksistensial, ini bukan soal lembaga atau organisasi. ini adalah gerakan sosial.

20. siapapun kamu, bergabunglah. ini bukan persoalan eksistensial, ini bukan soal lembaga atau organisasi. ini adalah gerakan sosial.

21. mengutip ZCA: kamu boleh angkat tangan kanan, boleh angkat tangan kiri. yg penting asal jangan angkat kaki dari gerakan ini!

Tulisan ini adalah Karya M. Iqbal Pirzada (Kepala Pusgerak BEM UI 2012) sebagai kritikan terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012. Tulisan yang menurut saya simpel, tajam, dan seperti biasa, gaya khas Iqbal ringan dan menginspirasi 🙂

Pemerintah dan DPR bersikukuh mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang memuat poin-poin kontroversial. Salah satu poin kontroversial yang menimbulkan penolakan di RUU PT ini adalah otonomi keuangan Perguruan Tinggi Negeri melalui status PTN Badan Hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya biaya kuliah bagi mahasiswa sehingga akan menyulitkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Tulisan ini akan meninjau ulang RUU PT dengan fokus utama pada status badan hukum dan aksesibilitas perguruan tinggi.

 Ketentuan mengenai otonomi perguruan tinggi ini terdapat pada pasal 62-68 (draft 10 Juli) sedangkan ketentuan mengenai PTN Badan Hukum terdapat pada pasal 65 ayat 1 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.”

 Otonomi dalam bentuk badan hukum ini membuka ruang kebebasan bagi perguruan tinggi untuk menjalankan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana. Menurut pemerintah, otonomi melalui badan hukum perguruan tinggi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tri dharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Secara logika sederhana, peningkatan kualitas pasti akan diikuti oleh peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Biaya inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan kualitas tersebut, disamping faktor-faktor lain tentunya (meski demikian alasan pemerintah terkait kemampuan pembiayaan perguruan tinggi sangat lemah karena postur anggaran pendidikan yang masih harus dievaluasi dan potensi penerimaan pajak yang banyak hilang). Melalui PTN Badan Hukum ini, diharapkan Perguruan Tinggi bisa lebih meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi dengan lebih fleksibel tanpa ada “kekangan” dari negara dan dapat memperoleh sumber dana dari pihak lain.

 Akan tetapi, ada dua pertanyaan yang patut diajukan di sini. Pertama, benarkah bentuk otonomi badan hukum (seperti yang telah dipraktekan di Indonesia oleh beberapa PTN) akan meningkatkan kualitas akademik perguruan tinggi, dan kedua, bagaimana kemungkinan mahalnya biaya kuliah karena tuntutan kampus untuk mencari pemasukan sendiri? Pertanyaan pertama tidak akan dibahas di sini karena masih membutuhkan riset yang lebih komprehensif, meski beberapa pihak menyebutkan bahwa kualitas intelektual SDM universitas BHMN menurun dibandingkan dengan senior-seniornya yang dikaitkan dengan orientasi kampus untuk mencari dana dalam memenuhi kebutuhannya seperti melalui jalur masuk. Untuk pertanyaan kedua, kenaikan biaya kuliah sangat mungkin terjadi. Ketika kampus dibebaskan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk mencari sumber dananya sendiri, mahasiswalah yang kemudian rentan menjadi sumber utama dari sumber pemasukan kampus tersebut. Hal ini sudah secara riil terjadi di beberapa kampus yang menganut sistem BHMN, salah satunya adalah Universitas Indonesia (UI) di mana rata-rata biaya kuliah meningkat khususnya sejak sistem BOP-B diberlakukan. Di universitas lain peningkatan biaya tersebut dapat terjadi melalui uang pangkal yang kisarannya relatif besar.

 Menanggapi realita kenaikan biaya kuliah di kampus BHMN ini, pemerintah menyatakan telah “trauma” dengan kondisi BHMN yang dijalankan di tujuh perguruan tinggi negeri selama sepuluh tahun terakhir. Untuk itu, pemerintah bersama DPR menetapkan aturan “pengaman” yang diklaim berupa kontrol biaya dan jaminan “mudahnya” biaya masuk bagi semua elemen masyarakat dalam beberapa pasal di RUU PT. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal 88 tentang penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, pasal 73 tentang penerimaan mahasiswa baru dan pasal 76 tentang pemenuhan hak mahasiswa. Berikut bunyi dari ketiga pasal tersebut (hanya disebut ayat-ayat yang berkaitan) dan ulasannya:

 Pasal 88:

(1)     Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. jenis Program Studi; dan
3. indeks kemahalan wilayah Perguruan Tinggi.

(2)     Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada PTN.

(3)      Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

 Pasal ini terkesan sangat menjanjikan bagi banyak kalangan. Melalui pasal ini diharapkan pemerintah dapat mengendalikan biaya operasional kampus sehingga kampus-kampus badan hukum tidak sembarangan menetapkan biaya operasionalnya yang mengakibatkan membengkaknya uang kuliah mahasiswa. Akan tetapi, kalau diperhatikan lebih lanjut, yang ditetapkan pemerintah adalah standar satuan biaya operasional, bukan menetapkan tarif satuan biaya operasional. Kata standar di sana merupakan referensi, sedangkan yang menetapkan tarif adalah perguruan tinggi. Dengan begini, celah untuk penetapan biaya kuliah yang lebih tinggi dari standar pemerintah tersebut tetap terbuka. Selain itu, kata “berdasarkan” dalam ayat 1 (Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan) di atas telah diganti dengan kata mempertimbangkan (berdasarkan hasil rapat DPR dengan pemerintah tanggal 12 Juli). Hal jelas memperlemah dasar penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi oleh pemerintah sendiri.

Pasal 73:

(2) Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional. 

 Pasal ini patut diapresiasi karena merupakan bentuk kongkrit dari upaya pemerintah dalam pemudahan aksesibilitas perguruan tinggi oleh semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, pasal ini hanya mengantarkan calon mahasiswa sampai pada pintu gerbang perguruan tinggi sedangkan hambatan biaya mereka ketika masuk di perguruan tinggi tetap belum terjamin. Selain itu, terdapat pasal lain, yaitu pasal 73 ayat 1 yang menyebutkan adanya bentuk lain dari penerimaan mahasiswa baru selain penerimaan mahasiswa secara nasional yang disebutkan sebelumnya. Pasal 73 ayat 1 berbunyi“Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.”  Pola penerimaan bentuk lain itu tidak memiliki kejelasan dan rentan menjadi sarana komersialisasi pendidikan tinggi atau menjadi lading kampus mencari uang.

 Pasal 88

(4) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya.

 Pasal ini memproyeksikan bahwa ke depan biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tidak akan melampaui kemampuan ekonomi si penanggung biaya kuliah. Akan tetapi, pasal ini kemudian harus dipertanyakan karena ada pasal lain yang menyatakan mekanisme hutang (pasal 76 ayat 2 yang akan dijelaskan selanjutnya). Jika pembiayaan kuliah itu disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, maka kenapa kemudian ada mekanisme bahwa disediakan pinjaman bagi mahasiswa untuk membayar biaya kuliahnya atau dengan kata lain mahasiswa bisa berhutang. mekanisme hutang untuk membiayai kuliah ini tentu menunjukkan bahwa biaya kuliah yang ditanggung mahasiswa tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut untuk membayar. Jika dilihat lagi, pasal 88 ayat 4 ini masih tidak mengandung kejelasan mengenai kata “kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya”. Apakah kemampuan berhutang termasuk dalam kategori “kemampuan” di pasal tersebut? Kita lihat saja nanti.

 Pasal 76:

(1)     Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

(2)     Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:

1. beasiswa  kepada mahasiswa berprestasi;
2. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau
3. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Di bagian awal pasal ini sangat terasa keberpihakan pemerintah kepada masyarakat ekonomi lemah. Akan tetapi, keberpihakan tersebut kemudian harus sangat dicurigai ketika menginjak ke ayat 2 mengenai pemenuhan hak mahasiswa. Di sana cara pemerintah memenuhi hak mahasiswa adalah melalui tiga mekanisme, yaitu beasiswa, pembebasan biaya pendidikan dan pinjaman dana tanpa bunga (hutang). Hal yang patut dicurigai adalah tidak adanya kejelasan mengenai porsi masing-masing mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, apakah mekanisme beasiswa dan pembebasan biaya lebih besar porsinya daripada mekanisme hutang atau sebaliknya. Melihat perkembangan terakhir (yang akan lebih dijelaskan selanjutnya) dari dinamika RUU PT ini, maka patut dicurigai bahwa mekanisme pemenuhan hak mahasiswa melalui hutang akan lebih dominan daripada mekanisme lainnya. Dalam memandang masalah hutang sebagai mekanisme pembayaran ini, patut digarisbawahi bahwa Indonesia memandang pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia (Pasal 13 ayat 2.e Kovenan Hak Ekosob yang telah diratifikasi Indonesia) dan menjadi tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pembukaan UUD 1945). Implikasi dari hal ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan dalam bentuk dana dan bukan membuat masyarakat harus berhutang karena dia tidak mampu membayar.

 Dinamika terakhir yang memperjelas bahwa RUU PT ini semakin kontroversial adalah hilangnya pasal 93 ayat 3 (dari draft versi 9 April) yang berbunyi “Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran fungsi pendidikan.”. Ayat tersebut kemudian digantikan oleh ayat baru di draft versi 10 Juli yaitu pasal 89 ayat 2 yang berbunyi “Dana pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di sana tidak ada kejelasan tentang proporsi dana yang diberikan kepada PTN badan hukum dan penghapusan angka minimal 2,5% ini memiliki kecenderungan dana yang diberikan oleh pemerintah akan semakin sedikit. Hal ini diperjelas dengan pernyataan pihak pemerintah tentang kecenderungan kementerian keuangan untuk mengurangi dana APBN kepada PTN Badan Hukum. Hal ini jelas akan membuat perguruan tinggi harus mencari sumber dana lain dalam jumlah yang semakin besar, dan mahasiswa adalah sasaran empuk dari sumber dana tersebut. Sumber dana yang diterima dari mahasiswa, dengan mekanisme yang ada di RUU PT ini bisa saja bukan hanya melalui uang cash seperti yang selama ini terjadi, akan tetapi juga melalui hutang yang harus dibayar oleh para mahasiswa. Dengan adanya kecenderungan bahwa dana yang digelontorkan dari APBN untuk perguruan tinggi semakin kecil, maka mekanisme bantuan melalui hutang merupakan mekanisme yang paling mungkin untuk dipraktekan secara dominan.

 RUU PT yang sekarang menjadi kontroversi ini jelas tidak menunjukkan adanya tanggung jawab besar pemerintah dan DPR terhadap pembiayaan pendidikan tinggi. Alih-alih meningkatkan tanggung jawab, pemerintah dan DPR mengambilescape policy dengan memunculkan mekanisme hutang. Pengaturan pemerintah terhadap satuan biaya operasional pun tidak kuat dan tidak jelas. Maka dari itu, RUU PT yang merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan ini murni harus ditolak. Meski tentu penolakan RUU PT ini bukan solusi akhir dari perbaikan sistem pendidikan tinggi Indonesia dan masih perlu usaha besar ke depannya. Perjuangan masih panjang, kawan.

 Hidup mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Dear Readers, Sebenarnya ini udah telat buat saya untuk menuliskan pengalaman selama mengikuti rangkaian prosesi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas.

Sebenarnya sangat banyak sekali pembelajaran bagi saya khususnya, di sini saya belajar untuk tabah menghadapi banyak tekanan dari berbagai sisi (baca : press). Memang mengikuti seleksi Mapres bukan cita-cita saya yang utama.

Lagi-lagi, ini hanya sebagai tools dan bukan lah tujuan. Berbekal dengan semangat untuk menyemangati teman sekamar saya di PPSDMS, yang alhamdulillah menjadi Mapres Utama, M. Irfan Hasan, akhirnya saya pun turut mengikuti seleksi ini.

Nothing to loose. Tak usah menjadikan seleksi ini sebagai beban. Saya masih ingat , ketika seleksi ini tugas kuliah sedang padat merayap di samping banyak sekali berkas yang harus disiapkan. Ya, santai saja, tidak usah terlalu gusar tidak bisa menjadi pemenang. Toh pada akhirnya project Mapres MIPA pun dikerjakan oleh seluruh peserta Mapres.

Mapres ini hanya sebuah akumulasi kerja-kerja kita. Dahulu, sebelum-sebelumnya, saya tidak pernah mengira, apa yang saya lakukan tempo hari menjadi rekam jejak yang berguna bagi saya, apapun itu. Baik kepanitiaan, organisasi, seminar dan training semacam nya. Asalkan kita ikhlas mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan ( baca : tanggung jawab ) insyaAllah akan menjadi berkah dan ingatan dipermudah.

Bagi saya juga gelar mapres tidak akan berarti apa-apa juga jika tidak ada kontribusi kongkret. Tentang ide dan gagasan saya sangat mengapresiasi para peserta mapres, tapi untuk realisasi belum ada yang terlihat. Butuh proses memang, tapi semoga bukan jadi alasan dibalik kesibukan kuliah, organisasi dan kesibukan lain.

Dear Readers, ini adalah tulisan saya yang dicetak di opini publik media indonesia tanggal 21 Maret 2010.

Pemberitaan perampasan Hand Phone (HP) akhir-akhir ini sudah tak asing lagi di telinga kita. Modus operasi semakin berkembang hari demi hari, baik perampasan dilakukan secara paksa, sadar ataupun tak sadar. Penjambretan, penipuan, hipnotis, adalah beberapa modus yang sering digunakan dan tidak terbatas siapapun pelakunya. Setidaknya kita akan sepakat bahwa kejahatan datang karena ada kesempatan. Kesempatan karena kelalaian pengguna, kesempatan karena tidak hati-hatinya pengguna, dan juga kesempatan yang datang karena kesombongan pengguna.

Solusi untuk untuk menghindari perampasan HP dibagi atas dua yakni preventif dan juga kuratif. Tindakan preventif adalah tindakan untuk menghindari sebelum perampasan terjadi, sedangkan kuratif adalah tindakan yang dilakukan pada saat atau setelah perampasan terjadi.

Lalai dalam penggunaan, sigap dalam tindakan dan hati-hati dalam perbuatan adalah tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh para pengguna HP. Bentuk tindakan nyata nya adalah dengan tidak mengeluarkan HP di tempat ramai dan mengundang kejahatan serta menyimpan HP di tempat yang aman. Berhati-hati di pinggir jalan sepi dan waspada ketika ada orang asing yang mendekat senantiasa harus dilakukan. Tidak membiarkan pikiran kosong dan tetap fokus juga sebaiknya selalu dilakukan. Pelaku perampasan tentu saja akan tidak sembarangan bertindak menyikapi kehati-hatian.

Jika dalam keadaaan saat dirampas atau ketika setelah dirampas, dituntut keberanian dan pembelaan diri agar mampu menghindar. Berteriak sekeras-kerasnya untuk menarik perhatian massa adalah hal yang harus dilakukan. Kita akan mendapat bantuan untuk menghadapi pelaku perampasan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya, membekali diri dengan kemampuan bela diri adalah solusi paling efektif untuk menghindar. Pelaku perampasan juga akan berbalik arah ketika menyaksikan kemampuan bela diri sang korban. Hal ini akan menghentikan niat untuk merampas karena bisa saja pelaku perampasan yang menjadi bulan-bulanan.

Tindakan preventif dan kuratif adalah solusi yang tepat dalam menghindari perampasan HP yang marak terjadi saat ini. Menghindar bukanlah berarti takut, dan melawan bukan berarti tak tahan. Tentu saja kita tidak menginginkan perampasan terjadi, tetapi ketika Ia datang jangan dielakkan.

Hati-hati, hadapi dan berani !

Dokumentasi Pribadi