Femaleap’s Weblog

Oleh: Asliani

Akhirnya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) pada 23 mei 2008 lalu. Meskipun beberapa waktu lalu kita menyaksikan terdapat aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut di seluruh Indonesia dari berbagai elemen masyarakat diantaranya mahasiswa. Juga adanya kritikan dari para ekonom, pemerintah bergeming untuk mengubah keputusannya.

Dari sudut pandang pemerintah sebagaimana yang diinformasikan melalui berbagai media kenaikan ini adalah langkah pahit yang harus diambil untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat kondisi global yang telah terjadi diantaranya meningkatnya harga minyak dunia yang telah menyentuh angka US$ 120 perbarel.(asumsi APBN harga minyak sekitar US$ 80) Jika pemerintah harus terus menyubsidi harga BBM maka diperkirakan subsidi akan membengkak hingga Rp. 300 triliun. Dibanding volume belanja APBN 2008 sebesar Rp.978 trilliun, angka subsidi tersebut diamggap terlalu besar(sekitar 25 persen dari total belanja) apalagi menurut pemerintah sebagian besar subsidi tersebut dinikmati oleh orang kaya. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah jika dibandingkan selisih harga BBM dalam negeri dengan negara tetangga seperti Malaysia,Singapura, Thailand, Vietnam dan Cina terlalu tinggi.

Pemerintah juga mengatakan telah mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM ini, utamanya untuk masyarakat miskin sehingga pemerintah telah mempersiapkan serangkaian program penyelamatan diantaranya Program sistematis dan simultan untuk rakyat miskin yang meliputi program Bantuan perlindungan Sosial Rumah Tangga miskin, Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri, program penguatan usaha Mikro dan kecil (UMK)

Sulit bagi kita untuk dapat menolak kenyataan betapa masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah kebawah menjadi lebih menderita. Kenaikan BBM akan menurunkan daya beli masyarakat disebabkan meroketnya harga barang-barang. Termasuk kebutuhan pokok. Bukan itu saja sector pendidikan juga akan terkena dampaknya yakni akan mengalami kenaikan biaya, walhasil sekolah tinggi bagi orang miskin bagaikan mimpi,biaya transportasi ikut-ikutan naik. Buruhpun terancam PHK massal.

Jika dikatakan yang mengonsumsi BBM sebagian besar adalah orang kaya maka bagaimanakah dengan rakyat kita yang menggatungkan harapannya dengan BBM seperti tukang ojek, supir bis, mikrolet, metromini, nelayan, penumpang angkot(yang mereka bukan orang kaya) sementara jumlah kepemilikan mobil mewah dinegeri ini lebih kurang lebih hanya sekitar 10 juta. Lantas apakah penduduk negeri ini boros BBM? Dari data konsumsi BBM Indonesia menempati peringkat 116 dibawah Namibia. Sementara nomor satunya adalah Negara Singapura.

Data Dirjen Migas ESDM menunjukkan pada tahun 2007 produksi minyak mentah Indonesia mencapai 347,49 juta barel sedangkan konsumsi 321,30 juta barel. Begitu pula data tiga bulan pertama tahun 2008 produksi minyak mentah Indonesia lebih besar yakni 84,82 juta barel dan konsumsi 76,71 juta barel. Yang menjadi pertanyaan kenapa sebagian besar minyak mentah Indonesia diekspor padahal negeri ini membutuhkan minyak mentah untuk diolah menjadi BBM?

Disisi lain untuk kegiatan eksplorasi minyak di negeri ini pemerintah mengundang perusahaan minyak asing untuk berinvetasi. Melalui UU Minyak dan Gas Nomor 22 tahun 2001 pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta lain untuk berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Tentunya saat ini yang paling siap untuk berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Pencabutan subsidi akan meyebabkan tidak ada lagi “minyak murah” karena semua mengikuti harga Internasional dengan begitu kompetisi dianggap ‘adil’ dan investor akan lebih tertarik untuk masuk.

Untuk sector hulu di Indonesia saat ini ada 60 perusahaan kontraktor; lima diantaranya masuk kategori super majors yaitu Exxon mobil, Chevron, Shell, Total fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco selebihnya terkategori majors yaitu conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, dan perusahaan kontraktor independen. Dari 160 area kerja yang ada super majors menguasai 70% dan gas 80%.Adapun termasuk kategori majorssementara kita tahu bahwa negeri kita adalah produsen minyak sedangkan pasar dunia bergejolak bukan karena produksi minyak dunia tidak cukup tetapi disebabkan aksi menggoreng harga minyak oleh para spekulan dari negara-negara Kapitalis Baramenguasai cdangan minyak sebesar 18% dan gas 15%. Inilah akar masalah BBM negeri ini, yang mana ladang-ladangnya dikuasai oleh kapitalis.

Sekedar untuk diketahui ExxonMobile sebagai salah satu kontraktor terbesar di Indonesia merupakan salah satu perusahaan di dunia yang mendapatkan untung terbesar. Tahun 2005 aset mereka mencapai US$ 371 milyar sedangkan APBN 2008 Indonesia hanya Rp 894,990 trilyun atau setara US$ 97,281 milyar dengan kurs Rp 9200 per dollar AS. Ini artinya pendapatan ExxonMobile tahun 2005 hampir 4 kali lipat pendapatan APBN Indonesia tahun 2008.

Indonesia sudah merdeka selama 62 tahun. Namun mengapa belum memiliki kemampuan yang cukup dalam mengolah kekayaan di negerinya sendiri? Sunnguh hal yang ironi.

Dalam pandangan syariat Islam minyak adalah kekayaan milik umum.maka sesungguhnya rakyatlah yang menjadi pemiliknya secara hakiki. Negara berkewajiban untuk mengelolanya dan menyediakan biaya mulai dari eksplorasi sampai distibusi. Jika APBN tidak mencukupi untuk membiayai semuanya maka negara mendorong rakyatnya yang mampu untuk berpartisipasi.

Syariah juga mengajarkan agar kita tidak boros dalam menggunakan apapun termasuk Sumber Daya Alam.Pengembangan IPTEK juga harus dikembangkan agar umat Islam semakin menguasai semua teknologi yang dibutuhkannya, sehingga tidak bergantung kepada teknologi yang ditawarkan korporasi asing.

Sesungguhnya jika negeri-negeri Islam penghasil minyak bersatu maka didalam negeri tidak akan ada kelangkaan BBM. Produksi minyak mentah Dunia Islam tahun 2004 total sekitar 9,2 miliar barel/tahun atau 25 juta barel /hari sekitar 3,75 miliar liter/hari jika dibagi populasi penduduk didapat angka 3,2 liter perorang perhari.

Langkah untuk menyesuaikan harga BBM dengan mekanisme pasar Internasional tidak perlu dilakukan apalagi mekanisme harga tersebut tidak semata-mata karena factor supply dan demand namun juga factor spekulasi. Seharusnya Pertamina didorong untuk menjadi operator pengelolaan minyak yang handal dari hulu sampai hilir bukan dengan menyerahkan pengelolaannya kepada asing. Sudah saatnya kita melepaskan diri dari penjajahan kapitalisme global dan mengambil solusi dari syariat Islam dalam pengelolaan migas kita InsyaAllah akan terurailah segenap persoalan ruwet pengelolaan migas dinegeri ini.

Tuh ! Pada gak nyangka, kan … Kalo pas hari Kamis, 29 Mei 2008 tadi, kru AlPenProSa pada sowan ke SMAN 2 Banjarbaru. Sowannya para kru AlPenProSa pun ternyata nge-bawa serta penulis buku untuk remaja, Kang Oleh Sholihin (ada yang pada gak kenal ? wah… terlalu !).

Geber aja langsung,Coy ! Selain bagi tips nulis buat para pemula berjudul “Jangan Berhenti Nulis”, Kang Oleh juga bagi-bagi selebaran terang (wehehehe), yaitu tabloid mini Jejak juga buletin Gaul Islam yang memang oke punya buat kita-kita yang muda (cieh, kita…). Juga sekalian ada bazaar kecil yang ngejual buku-buku Kang Oleh, yang konon tenar banget di pulau seberang sono, antara lain yang judulnya ”Jangan Nodai Cinta”, ”S.O.S” juga ”Yes, I’m Muslim !”. Wayo, udah pada baca ni buku belum lo –lo pade ?!

Nah, ini dia nih foto-foto Kang Oleh dan para siswa(i) SMAN 2 Banjarbaru in action ! – Btw, thanks berat untuk ’pihak-pihak’ yang berwenang @SMAN 2 Banjarbaru, yang udah ngijinin kita-kita para kru Alpeners buat sowan skalian bagi-bagi ilmu nulis buat adek-adek di situ (kebetulan adek saya emang skolah di situ, wehehehe… ) [mey- foto : rr].

(* dengerin yang baek ya….)

(* wah..pada serius nih

(*bukannya lagi serius ngejawab soal ulangan, tapi ngisi angketnya AlPenProSa, wehehehe

(“assalamu’alaikum, saya bingung Kang, tiap mau nulis kok pulpen saya ilang ya ?! ” Hehehe, becanda deng… nih dia salah satu penanya dari siswi SMANDA Banjarbaru)

Oleh Fathiyah Ummu Fikri*)

Ratusan tahun lamanya,Indonesia dihisap oleh negara-negara Barat, tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara-negara kulit berwarna, sehingga Barat menjadi kuat, menjadi makmur, menguasai uang dan perdagangan sampai sekarang. Kita sekarang masih didikte oleh IMF dan Bank Dunia. Negeri yang begitu kaya diubah menjadi negeri pengemis,ya Indonesia (Pramoedya Ananta Toer).

Setidaknya kita mampu melihat, seberapa jauh honor seorang pegolf Amerika, Tiger Woods saat membintangi iklan produk Nike dibanding seorang buruh Nike yang bekerja mati-matian. Di bawah brand ikon yang sama, ternyata kesejahteraan yang didapat antara Tiger Woods dan sang buruh tentu berbeda jauh. Sudah bisa ditebak, tentu akan berpikir panjang bila disodori pilihan : mau jadi bintang iklan atau buruh ? Lalu apa masalahnya menjadi bintang iklan atau buruh ? Tentu saja ada, yaitu masalah kesejahteraan, taraf hidup rakyat serta pemerataan pendidikan. Penulis ingin mengupas akan pendidikan yang kini cenderung telah diliberalisasi hingga membuahkan para tenaga kerja siap pakai di bawah hegemoni asing.

Salahkah Pendidikan Kejuruan Kita ?

Menyoroti fenomena pendidikan saat ini, nampaknya pemerintah mulai menggenjot sektor kejuruan pada lembaga pendidikan agar menghasilkan lulusan yang siap kerja. Hal ini memang terkait dengan kebijakan World Trade Organization (WTO) dimana Indonesia termasuk sebagai anggota di dalamnya dan menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu komoditas penting penghasil devisa bagi negara. Berarti, si SDM ini haruslah qualified, siap bersaing di era globalisasi.

Tidak tanggung-tanggung, kini telah ada Sekolah Menengah Kejuruan berbasis internasional, yang diperkirakan mampu menjadi solusi bagi pemberdayaan SDM Indonesia. Tujuannya tentu tidak lain agar mengurangi angka pengangguran, ada pemberdayaan SDM yang telah dibekali life skill yang mumpuni dan mampu memberikan devisa bagi negara. WTO dalam kesepakatan General Agreement on Trade in Services (GATS) menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sektor tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang yang tidak mempunyai keterampilan menjadi orang yang berpengetahuan dan mempunyai keterampilan.

Sebagai contoh adalah sekolah SMKN 57 Jakarta yang telah menjadi contoh sekolah kejuruan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang menerapkan desentralisasi sekolah dengan kepala sekolah yang berposisi sama dengan chief executive officer (CEO) di perusahaan. Biaya sekolah dipungut sebanyak Rp. 180.000,00/bulan dan saving dari profit yang dimiliki seperti agen tiket perjalanan, kafe dan hotel. MBS yang menonjolkan desentralisasi sekolah justru membuat tertarik beberapa lembaga donor asing seperti Creating Learning Communities of Children, Unicef, NZAID (Selandia Baru) dan AusAID (Gatra, no. 25 tahun XIV ; 1-7 Mei 2008). Inikah kemandirian ?

Lepas dari masalah nasionalisme, penulis cenderung mengkhawatirkan terjadinya liberalisasi pendidikan mencengkeram pendidikan menengah di negeri kita akibat dari mudahnya menerima donasi dari lembaga asing dan justru mengarahkan lembaga pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja. Di dalam Islam justru pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu-ilmu Islam serta ilmu pengetahuan umum dan teknologi, tidak hanya sebatas sebagai pekerja.

DR. Ing. Fahmi Amhar pun berkomentar bahwa sekolah yang bermutu adalah yang mampu menghasilkan orang-orang yang memiliki kedalaman iman, kepekaan nurani, kreativitas karya dan keluasan wawasan. Yang mampu mewujudkan ini semua hanya memungkinkan bila diterapkan dalam pendidikan yang Islami ( Al-Wa’ie No. 81 tahun VII, 1-31 Mei 2007).

Abu Yasin dalam kitabnya Usus at-Ta’lim fi Daulah al-Khilafah menjelaskan bahwa lembaga pendidikan tetap mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dimana pendidikan swasta boleh berdiri asal tetap dalam pengawasan Negara (pasal 172 Muqadimah Dustur); Negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan bersifat cuma-cuma (pasal 173 Muqadimah Dustur). Untuk sekolah kejuruan, diperbolehkan bagi para siswa untuk mengikuti sekolah tersebut bila telah menamatkan periode pendidikan ke-24 ( setingkat pendidikan menengah pertama) dengan materi pokok Tsaqofah Islam, Tarikh Islam, Bahasa Arab, Matematika, Komputer, dan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Untuk materi keterampilan dan kerajinan yaitu menggambar, pertanian, industri, olahraga dan perpustakaan. Setelah tamat periode ke-24 maka dipersilakan untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan kejuruan sesuai minat.

Seluruh pembiayaan diambil dari harta negara yang terhimpun dalam baitul mal ; berupa 1). pos harta fai’ & kharaj (ghanimah, khumuus, jizyah & dharibah), 2). Pos kepemilikan umum (barang-barang tambang, gas, hutan) – tidak dalam kondisi privatisasi/swastanisasi seperti sekarang ini.

Hindari Liberalisasi !

Pada intinya, lembaga-lembaga pendidikan seharusnya (baik umum ataupun kejuruan) jauh dari penerapan komersialisasi & liberalisasi. Intervensi lokal dalam penyelenggaran pendidikan yang mengandalkan profit (minimalis akan benefit) tentu akan tidak diperbolehkan beroperasi karena tidak sejalan dengan kewajiban negara yang diharuskan menyelenggarakan pendidikan secara gratis.

Begitu pula halnya dengan intervensi asing yang membawa pemahaman asing dalam materi-materi pembelajaran, menjadikan rakyat Indonesia sebagai tenaga kerja dalam korporasi multinasional dengan upah rendah (baca : budak di negara sendiri), menjadikan lembaga pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja dengan ’kemurahan hati’menjadi investor dalam pendidikan Indonesia pun jelas diupayakan untuk tidak terjadi. Hal ini erat kaitannya dengan kekuatan politik luar negeri Indonesia.

Penutup

Negara adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh roda pemerintahan termasuk sektor pendidikan. Kebiasaan berpikir pragmatis serta posisi negara sebagai negara pengekor membuat negara mudah terjerat dan akhirnya tunduk dalam kebijakan politik asing. Akhirnya, tentu terlihat dari hasil pendidikan yang kini tampil di pentas dunia : sekolah murah kualitas murahan, sekolah mahal kualitas oke, lebih percaya pada pertolongan kapitalis domestik & asing dalam pembiayaan keperluan sekolah, menjadikan sekolah ibarat pabrik dan output pendidikan (siswa) pun minimalis dalam keimanan dan ketakwaan serta hanya berorientasi pada keberhasilan prestasi akademik dan kompetisi dalam meraih kerja daripada memanfaatkan ilmu yang diraih demi kemaslahatan dan memecahkan problem-problem krusial yang dilematik di tengah umat sesuai syariah.

Wallahu’alam bish shawab.

Globalisasi yang merengkuh dunia ternyata tak melewatkan dunia pendidikan begitu saja. Masuknya Indonesia sebagai member World Trade Organization (WTO) dan terlibat dalam kesepakatan General Agreement Trade Services (GATS) akhirnya justru melanggengkan praktik liberalisasi pendidikan yang kapitalistis.

Pendidikan pun akhirnya menjadi komoditi dagang begitu pemerintah mengeluarkan dua kebijakan tentang liberalisasi bidang-bidang usaha. Perpres No 76 Tahun 2007 menetapkan persyaratan untuk bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal asing dan Perpres No 77 Tahun 2007 menetapkan 25 bidang usaha tertutup dan 291 bidang dinyatakan terbuka untuk penanaman modal dalam dan luar negeri. Pendidikan ternyata ikut masuk dalam bidang usaha yang dimaksud.

Pendahulu dari pelaku praktik liberalisasi pendidikan ternyata memang membuahkan profit yang begitu menggiurkan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105).

Pada tahun 2000, ekspor jasa pendidikan AS mencapai USD14 miliar atau Rp126 triliun. Di Inggris, sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4% dari penerimaan sektor jasa negara tersebut. Di Australia, sebuah survei yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekspornya adalah jasa komputasi, pendidikan, dan pelatihan. Ekspor jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan 1,2 miliar dolar Australia pada 1993. (Dani Setiawan – program officer Koalisi Anti Utang (KAU) & Anggota Aliansi Advokasi Pendidikan Nasional dalam tulisan ”Liberalisasi Pendidikan & WTO”),

Praktik liberalisasi pendidikan sendiri terbagi dalam 4 model yaitu :

1). Model Cross Border Supply, yaitu pembelajaran jarak jauh (distance learning), pendidikan maya (virtual education) yang diadakan oleh Perguruan Tinggi Asing ; contohnya United Kingdom Open University dan Michigan Virtual University.

2). Model Consumption Aboard, lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain; contoh : yaitu hadirnya banyak para pemuda Indonesia menuntut ilmu membeli jasa pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan ternama yang ada di luar negeri.

3). Model Movement of Natural Persons. Dalam hal ini lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personelnya ke negara konsumen. Contohnya dengan mendatangkan dosen tamu dari luar negeri bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia (tidak gratis tentunya).

4). Model Commercial Presence, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut.

Berbahayakah liberalisasi pendidikan ?! Dalam konteks pendidikan, hakikinya kita sudah memahami bahwa pendidikan bukanlah komoditas dagang namun hak bagi manusia untuk mendapatkan pengajaran. Bila liberalisasi diterapkan maka imbasnya adalah selalu menganggap pendidikan bermutu itu mahal, selama ada uang yang mampu membeli jasa pendidikan baru bisa bersekolah. Selain itu, justru membuat pihak-pihak kapitalis kenyang dan rakyat yang tak memiliki cukup uang tak akan mampu bersekolah. Sungguh mengenaskan.

Selain itu, liberalisasi pendidikan pun memiliki aksi tertentu dalam penyebaran ide-ide asing. Ibarat pepatah, sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Sekali mengajari kaum muslimin, dapat uang banyak sekaligus mendakwahkan ide-ide asing yang bertentangan dengan Islam melalui ilmu-ilmu umum yang diajarkan namun berbasis sekularis ditambah dengan suasana kelas yang campur-baur (ikhtilat). Bisa dibayangkan bagaimana produk dari hasil belajar pada lembaga pendidikan asing atau lembaga pendididikan domestik yang diinfiltrasi oleh asing, tentu pola pikirnya pun akan liberal. Pengecualian akan terjadi bila pelajar atau mahasiswa memiliki pola pikir dan pola sikap khas karena telah teguh memegang ideologi Islam dalam berpikir dan bertingkah laku, sehingga pengaruh-pengaruh asing dapat diminimalisir bahkan mampu dihindari dan hanya mengambil segi teknis dari keilmuan umum tanpa khawatir terkontaminasi pemikiran sekuler dan liberal.

Namun, solusi tuntas kembali kepada kesadaran pemerintah, apakah masih mau turut serta dalam liberalisasi dengan kondisi sistem pendidikan yang masih begitu ketergantungan kepada asing atau menjadikan Islam sebagai basis sistem alternatif yang mampu menangkal liberalisasi dan sekularisasi secara integral ? Wallahu’alam bishshawab

Dalam persfektif feminis adanya konsep pembagian peran yang baku dalam kehidupan keluarga seperti kepala rumah tangga adalah suami, yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga adalah isteri akan sangat merugikan kaum perempuan karena menghambat perempuan untuk maju. Kondisi demikian hanya menguntungkan pihak suami(laki-laki)sementara perempuan akan kehilangan haknya untuk menjadi individu yang mandiri dan bebas berkiprah disektor manapun . Bayangkan jika seorang isteri dipersepsikan bahwa mereka wajib untuk menghadapi tugas-tugas rumah tangga ,mengasuh anak-anak yang masih fase aktif(balita), mengantar anak-anak pergi ke sekolah atau les, sementara pada saat yang bersamaan kehidupan suami di luar sana dapat berinteraksi dengan siapapun, bebas mengekspresikan karyanya dan diberi penghargaan oleh orang banyak baik dalam bentuk materi maupun status sosial. Sementara kehidupan para wanita hanya bak pembantu dan sopir .Tidakkah kondisi demikian menggambarkan seolah-olah perempuan dirugikan?

Oleh karenanya dengan dalih demi mengangkat harkat dan martabat wanita prinsip-prinsip kesetaraan dalam rumah tangga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang penting dan mendesak. Konsep pembagiaan peran yang baku dalam keluarga harus diubah. Kepala Rumah tangga adalah suami dan isteri, nafkah bukan hanya tanggung jawab suami namun isteri juga dapat di anggap sebagai pencari nafkah. Karena suami yang menafkahi isterinya dianggap mencuiptakan kondisi yang tidak setara yaitu bergantungnya isteri secara ekonomis kepada suami.Yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga termasuk pengasuhan dan pemeliharaan anak, suami isteri harus berbagi secara seimbang. Kapan harus memiliki momongan harus berdasar kesepakatan.Dengan begitu diharapkan sebuah perkawinan yang ideal yaitu setara peran, setara ekonomi, setara dalam meraih kesempatan berkiprah disektor publik.

Jika dilihat sepintas lalu konsep perkawinan yang mengedepankan kesetaraan terasa baik dan menjanjikan sebuah kebahagiaan yang ideal baik dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Tidaklah mengherankan jika ajaran Islam yang mengajarkan adanya pembagian peran mulai digugat. Seperti tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah sementara bagi isteri hanya mubah (boleh).Suami pemimpin keluarga, kemudian wajibnya isteri taat kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami bukan maksiat dan lainnya.Bahkan suami yang melarang Isterinya untuk bekerja dengan pertimbangan tertentu yang dalam pandangan Islam memang dibolehkan dapat dianggap telah melakukan tindak kekerasan ekonomi. Relasi rumah tangga yang diinginkan adalah setara, dan untuk mengokohkan pendapat demikian gagasan fiqh Islam yang established dalam relasi suami-isteri direkonstruksi agar sejalan dengan gagasan kesetaraan.

Namun sesungguhnya jika dicermati tak selamanya konsep kesetaraan ini akan menghantarkan sebuah keluarga pada kebahagiaan.Ada konsekwensi yang harus dibayar oleh sebuah keluarga jika menganut prinsip kesetaraan ini. Seorang wanita bagaimanapun individualis dan ambisiusnya, pasti mereka tetap mengharapkan keberadaan pria yang setia padanya, sanggup menafkahi keluarganya dan merupakan ayah yang baik, penuh cinta dan tetap akan bersama isterinya hingga akhir hayat. Namun kualifikasi pria demikian akan sulit diperoleh dalam perkawinan yang mengedepankan kesetaraan dan kehidupan perkawinan akan menjadi tidak menarik lagi.

Hal demikian dikarenakan , motivasi para wanita dalam perkawinan adalah merawat dan melindungi otonomi diri sendiri bukan untuk keluarga. Karena mereka menginginkan kehidupan keluarga yang tidak akan mengubah hidup mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bebas, jika perlu keluarga harus berubah demi kepentingan mereka. Kaum wanita modern memiliki harapan mereka tidak ingin melakukan apa-apa untuk pria tetapi berharap kaum pria melakukan banyak hal bagi mereka. Pertanyaanya bagaimana mungkin mengharapkan suami berbuat banyak sementara para isteri tidak mau berbuat banyak?

Baik suami maupun isteri dalam konsep perkawinan yang setara tentu menginginkan perkawinan yang abadi namun hal itu akan sangat sulit diperoleh karena begitu keras kepalanya mereka mempertahankan diri sebagai individu yang mandiri dan berbeda didalam sebuah lembaga yang menuntut hal sebaliknya yang mengharuskan adanya perpaduan dua jati diri. Jati diri suami dan Isteri yang disana akan terdapat pengorbanan yang tidak selalu sama dan setara jika kita menginginkan perkawinan yang abadi. Dapatkah kita bayangkan terciptanya ketentraman jika masing masing pihak dalam rumah tangga menginginkan menjadi pemimpin?masing-masing mementingkan kariernya(baca:kepentingannya)

Memang kesetaraan dalam perkawinan bisa jadi akan melahirkan suami yang ”penolong” dalam sektor domestik dan terkesan berpandangan lebih adil, namun bersamaan itu pula dengan mendorong pria dan wanita untuk menuntut kesetaraan yang persis seimbang dalam suatu perkawinan sebenarnya kita telah membiarkan wanita dan anak-anak lebih mudah menjadi korban suami. Mengapa? karena wanita akan kehilangan hak pilihnya untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya

Aktivitas menjadi isteri bagi suami dan ibu bagi anak-anak telah ”dipersepsikan” bernilai non ekonomis. Seorang suami tidak akan lagi memberi penghargaan , karena isteri lebih dihargai jika memberi nilai ekonomi bagi keluarga. Akhirnya para wanita terpaksa terus bekerja karena takut, dalam waktu sepuluh atau duapuluh tahun mendatang, mereka bercerai dan mendadak membutuhkan pengalaman kerja yang mungkin telah mereka kesampingkan untuk membesarkan anak-anak. Kondisi terpaksa ini sebuah cermin ketidakbahagiaan. Dan, para wanita yang memutuskan untuk berhenti bekerja demi mengurus anak-anak sering dibuat merasa ganjil oleh orang-orang sekitar termasuk oleh suaminya sendiri! Karena suami akan merasa diperlakukan tidak adil dan tidak sama jika harus menanggung nafkah sendirian.

Dengan demikian kesetaraan perkawinan berpotensi menciptakan rapuhnya institusi keluarga.Meliberalkan kaum wanita dan tanpa di sadari wanita dan anak-anak telah terjajah.Hal demikian tentunya harus kita waspadai Sejatinya sebuah perkawinan yang sukses tak ada kaitannya dengan menggapai kesetaraan dengan suami atau sebaliknya karena yang berperan adalah sikap memahami, dan menerima, sikap memberi, mengalah dan pengorbanan yang muncul karena perbedaan gender, seperti isteri lebih banyak terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak, suami yang lebih banyak terlibat dalam menafkahi keluarga.

Perkawinan lebih dari sekedar membagi dua tagihan, berakhir pekan bersama. Perkawinan bukan pula hanya sekedar mengejar kepuasan individual dan kecocokan melainkan tentang hidup dan mati, darah dan pengorbanan, tentang masa depan generasi dimasa kini dan dimasa mendatang dan bagaimana kehidupan kita diakhirat kelak. Dalam Islam pernikahan adalah ibadah .Masing-masing individu didalamnya menjalankan peran tertentu yang ditetapkan Allah dalam rangka ibadah Adakalanya peran tersebut dalam logika manusia yang terbatas nampaknya tidak setara namun jika dicermati secara fair pembagian tersebut tidak lain dimaksudkan untuk menempa pribadi dalam keluarga menjadi sholih dan sholihah, mencetak generasi bertaqwa dan terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.. Wallahu’alam

Penulis adalah anggota Aliansi Penulis Pro-syaraiah(AlPenProSa) Kal-selI