Gerakan Mahasiswa Pembebasan Wilayah Jawa Barat

Gemuruh tangis warga di sekitar rumah Daeng Basse (45 tahun), isteri Basrie, Makassar, Sulawesi Selatan, seolah memecah kesunyian dan kebisingan kota. Seorang ibu yang sedang hamil muda dan seorang putranya berusia 5 tahun tergolek lemas tak bernyawa. Peristiwa yang diawali dengan kelaparan selama tiga hari berakhir dengan berjuta kesedihan. Lagi dan lagi tragedi kemiskinan merengut jiwa-jiwa anak bangsa. Entah sampai kapan episode kemiskinan, termasuk segudang masalah yang mengitarinya akan berakhir. Apakah kisah ini sebagai bukti telah terpotongnya syaraf kepedulian antar sesama manusia ataukah ini buah dari sikap arogansi kekuasaan yang menguliti nilai-nilai suci arti sebuah nyawa manusia?

Kisah diatas bukanlah kisah yang pertama kita dengar. Tahun lalu kita dengan adanya 58 orang meninggal di pemukiman Yahukimo di Papua karena kurangnya makanan. Satu keluarga yang meninggal dengan meminum racun serangga dikarenakan tidak mampu lagi mencari makan. Juga kisah-kisah lain yang tidak kalah tragisnya terjadi di negeri ini yang mencerminkan betapa kesejahteraan masyarakat di negeri tidak merata secara adil sebab di tengah keterpurukan episode-episode kemiskinan di negara ini, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR berencana untuk merenovasi 495 rumah dinas anggota DPR dengan biaya sekitar Rp 200 juta setiap rumahnya. Tidak hanya itu. Santunan sebesar Rp 13 juta perbulan juga akan diberikan kepada setiap wakil rakyat untuk mengontrak rumah selama proses renovasi.

Juga peningkatan kekayaan yang dramatis dari Aburizal Bakrie dan keluarganya hingga senilai 5,4 miliar dolar AS (hampir Rp 50 triliun) tahun ini atau naik dari 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2006 (Pikiran Rakyat, 14/12/2007). Pada saat yang sama, bencana Lumpur di Sidoarjo dijadikan kondisi bencana Nasional sehingga memuluskan PT. Lapindo Brantas (pemegang saham terbesarnya adalah Aburizal Bakrie) untuk lepas tanggung jawab dan melimpahkan semuanya pada pemerintah.

Kemiskinan di Indonesia

Bila kita berkaca kepada data, selama tahun 2007, kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Jumlah rakyat miskin masih cukup banyak, dan tidak mengalami perubahan secara signifikan meski berbagai usaha telah dilakukan. Malah menurut BPS, jumlah rakyat miskin di tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 juta orang. Di tahun 2007, meski pemerintah melalui BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007, tapi Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap di atas 100 juta orang atau 42,6%. Ini didasarkan pada perhitungan penduduk yang hidup dengan penghasilan di bawah USD 2/hari/orang, dari jumlah penduduk Indonesia 232,9 juta orang pada 2007 dan 236,4 juta orang pada 2008. [Radar Banten 5/03/2008]

Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kemiskinan di negara ini? Bila dilihat dari sudut pandang permsalahan yang terjadi kita dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor:

1.    Sektor riil tidak bergerak. Dana masyarakat yang berjumlah lebih dari Rp 210 triliun ternyata oleh bank-bank yang ada hanya diletakkan di BI melalui instrumen SBI. Akibatnya, Bank Sentral harus mengeluarkan dana lebih dari Rp 20 triliun setahun hanya untuk membayar bunganya saja; satu jumlah yang sangat besar. Meski Pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi mencapi lebih 5%, ternyata tiap pertumbuhan 1% tahun ini, menurut laporan Bappenas (2006), hanya membuka 48.000 lapangan kerja. Artinya, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selaras dengan pembukaan lapangan kerja. Jika bekerja adalah jalan untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia telah gagal bekerja sesuai harapan. Inilah yang oleh Paul Grugman (1999) disebut sebagai ekonomi balon (buble economy) akibat praktik bunga dan judi (Maurice Alaise, 1998). Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesungguhnya terjadi di sektor moneter, bukan di sektor riil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat kebanyakan. Berbagai upaya Pemerintah mulai program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Askeskin dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) tampaknya juga tidak mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan kesejahteraan rakyat selama Pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil.

2.    dari sisi penerimaan, Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Akibatnya, rakyat akan semakin dibebani pajak. Sejak tahun 2002, Pemerintah meningkatkan sumber penerimaan pajak di atas 70 %, bahkan tahun 2006 sebesar 75,2%, sedangkan sisanya dari sumberdaya alam. Menurunnya penerimaan negara dari sumber bukan pajak merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah yang menyerahkan pengelolaan sumberdaya alam kepada swasta, khususnya asing. Dengan payung liberalisasi dalam investasi dan privatisasi sektor publik, perusahaan multinasional asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmount, Freeport, dan lainnya dengan mudah mengekploitasi kekayaan alam Indonesia dan semua potensi ekonomi yang ada. Akibatnya, pemasukan APBN dari sektor SDA Migas dan non-Migas makin lama makin kecil. Pada saat yang sama, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan perkwartal TDL, telepon, dan BBM.

3.    dari sisi pengeluaran, dana pajak yang dipungut dari masyarakat dengan susah-payah ternyata sebagian besar adalah untuk membayar utang yang rata-rata tiap tahun sebesar 25-30% dari total anggaran. Dalam APBN-P 2007, anggaran belanja subsidi BBM dan lainnya sebesar Rp 105 triliun, sedangkan pembayaran utang bunga Rp 83,5 triliun dan cicilan pokok Rp 54,7 triliun atau total sebesar Rp 138,2 triliun. Jelaslah, penyebab defisit APBN bukanlah besarnya subsidi, melainkan utang yang sebagian besar hanya dinikmati oleh sekelompok kecil, yaitu konglomerat, untuk kepentingan restrukturisasi perbankan.

Dipandang dari teori ekonomi

Dalam teori ekonomi liberalisme, indikator baik/tidaknya ekonomi suatu negara dipandang dari nilai GNP atau GDP negara tersebut. Hal ini tentu saja sangat semu dan tidak relevan untuk menilai apakah suatu negara dapat dikatakan mapan atau tidak. Sebab nilai GNP dan Gdp didapat dari jumlah keseluruhan pertambahan nilai yang didapat dari negara tersebut tanpa memandang perindividu secara khusus, sehingga bisa saja nilai GNP yang tinggi diakibatkan oleh adanya golongan yang sangat kaya yang merupakan minoritas yang menutupi golongan mayoritas yang tidak mampu.

Dalam Das Kapital, Marx mengatakan bahwa ekonomi kapitalisme akan selalu menghasilkan kelas yang sangat runcing perbedaanya dikarenakan kekuatan modal-lah yang menggerakkan kemampuan ekonomi atau dengan kata lain pergerakan modal tidak menyentuh seluruh golongan pada masyarakat. Atau dengan kata lain apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik itu BOS, BLT, JPS dll tidak akan mempu menyentuh permasalahan utama yaitu tidak bergeraknya modal di sektor riil dan menyeluruh selama sistem perekonomian yang dipakai adalah sistem kapitalisme yang berpegang pada pasar bebas. Namun hal itu tidak berarti sistem ekonomi Sosialisme juga mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Walaupun Marx telah berhasil merumuskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat, teori Marxisme belum mampu meyelesaikan masalahnya secara tuntas sebab perkembangan ekonomi yang ditawarkan lebih bersifat diktator dan otoriter dimana setiap warga negara diwajibkan untuk menggerakkan sektor riil dengan suatu nilai threshold tertentu yang bila terlampaui maka kelebihannya akan diambil secara paksa oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penguasaan sektor publik oleh individu. Kondisi ini malah menunjukkan masalah baru yakni timbulnya sifat statik ekonomi dari masyarakat dengan kurang berkembangnya ekonomi dikarenakan iklim kompetisi yang tidak ada. Pertumbuhan ekonomi menjadi mandek dan kemampuan negara untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat semakin sulit dikarenakan pertumbuhan populasi yang semakin tinggi.

Solusi kemiskinan

Permasalahan utama dari ekonomi sebenarnya ada pada dua komponen penting :

1.    Tidak bergeraknya sektor riil, hal ini diakibatkan oleh praktik perkembangan moneter ribawi (pertumbuhan nilai uang dikarenakan waktu). Padahal peningkatan nilai uang secara nyata harusnya diakibatkan oleh usaha dan terjadinya transaksi yang semakin meningkat dalam wujud barang nyata. Penyimpanan uang secara besar-besaran akan menimbulkan mandeknya perputaran uang di masyarakat dan pergerakan ekonomi hanya bersandar pada keterjaminan keberadaan uang tersebut di Bank, bila terjadi penarikan modal secara besar-besaran hal ini dapat menimbulkan ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran dikarenakan nilai uang yang ditarik dari bank lebih besar (oleh tambahan bunga). Makanya sering dikatakan bagaimana mempertahankan para investor untuk tetap percaya berinvestasi di Indonesia.

2.    Buruknya distribusi barang dan jasa secara keseluruhan. Kemiskinan terjadi bukan karena kelangkaan barang seperti dalam teori-teori ekonomi modern. Tetapi lebih karena tidak meratanya distribusi barang dan jasa dlm masyarakat. 

Untuk menyelesaikan masalah ekonomi secara makro dan mikro maka akar permasalahan ini haruslah dibenahi. Yang pertama mengenai tidak bergeraknya sektor riil dikarenakan moneter ribawi. Satu-satunya cara menghentikan hal tersebut adalah dengan menghilangkan konsep riba (bunga) dalam ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hanyalah didasarkan oleh bergeraknya transaksi barang dan jasa dalam masyarakat dan bukan dalam bertumpuknya modal di Instansi tertentu. Yang kedua mengenai distribusi barang dan jasa. Permasalahan ini diatasi dengan memperjelas status kepemilikan dalam masyarakat yaitu kepemilikan publik dan kepemilikan privat (individu). Dalam hal yang menyangkut kepemilikan publik (menyangkut hajat hidup orang banyak), status kepemilikan haruslah dikembalikan menjadi milik rakyat (bukan milik pemerintah) sehingga pemerintah hanya berperan sebagai pengelola untuk mendistribusikannya kepada masyarakat. Jadi barang-barang seperti BBM, listrik air dll yang merupakan hajat hidup orang banyak, nilai penjualannya haruslah didasarkan pada biaya produksi semata (bukan harga pasar) agar statusnya sebagai milik publik dapat dipertahankan (masyarakat luas mampu membelinya).

Selain itu peningkatan SDM masyarakat secara umum melalui pendidikan dan kesehatan serta layanan publik lainnya (transportasi, lapangan kerja, perumahan dll) juga harus dijamin oleh negara sebab kedua hal itu merupakan hak rakyat secara utuh sehingga pengelolaannya tidak diserahkan pada pihak swasta.

Solusi-solusi tersebut diatas hanya mampu diwujudkan dalam suatu institusi yang memang mendukung untuk kebijakan-kebijakan seperti itu. Pengelolaan hak milik publik yang transparan dan tidak berpihak (diwujudkan dalam hukum syariah yang tidak memihak kepentingan manapun), pemenuhan kebutuhan pokok berdasarkan kemampuan per individu bukan nilai GNP dan GDP keseluruhan dan penyerahan kepemilikan publik kepada masyarakat sendiri yang diatur oleh negara tanpa campur tangan swasta. Selain hal-hal tersebut diatas, individu mampu mengembangkan kemampuan ekonominya melebihi orang lain asal berdasarkan sektor riil atau kerja keras dan ketekunan belaka (bukan menumpuk modal). Keseluruhan solusi diatas hanya mampu diwujudkan dalam koridor Daulah Khilafah Islamiyah yang bermanhaj kenabian.

Selain itu, penerapan syariah islam dalam kehidupan bermasyarakt juga merupakan konsekuensi keimanan dan ketaqwaan kita kepada sang maha pencipta terlepas dari semua manfaat dan mufradatnya yang kita lihat.

Wallahu alam bishawab.

Disampaikan oleh :

Hariyadi Maramis

Direktur Departemen Politik Gema Pembebasan Jawa Barat

dalam diskusi mingguan Internal (9 Maret 2008)

KRONOLOGI MALAPETAKA YANG DIMULAI DENGAN PAKTO

Gubernur Bank Indonesia (BI) Adrianus Mooy memberlakukan Kebijakan Paket Oktober 1988 yang terkenal dengan nama Paket Oktober atau PAKTO. Isinya meliberalisasi dunia perbankan secara total dan spektakuler. Dengan modal disetor sebesar Rp.10 milyar orang boleh mendirikan bank umum. Serta merta sekitar 200 bank baru lahir. Mayoritas pendiri adalah konglomerat.

Mereka tidak mengerti fungsi pokok perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengkonversi tabungan menjadi investasi yang produktif. Mereka juga tidak mengerti bahwa persyaratan pokok bekerjanya bank ialah prudence (kemampuan dan penilaian yang tepat dalam menggunakan sumber dayanya). Tetapi mereka pandai dalam bidang marketing.

Maka bank yang baru berdiri sangat berhasil dalam meyakinkan para penabung agar tidak menyimpan tabungannya di bawah bantal, tetapi disimpan di bank-bank mereka. Semua teknik marketing dipakai untuk menarik uang masyarakat. Mereka berhasil dengan gemilang.

Dengan modal disetor Rp. 10 milyar mereka dapat menghimpun dana trilyunan rupiah. Mereka terkejut. Mereka tidak paham sama sekali bahwa dana itu milik masyarakat. Mereka tidak paham bahwa laba bank terdiri dari spread yang tipis, resiko kredit macet besar, sehingga dibutuhkan mental kehati-hatian serta etika yang khusus.

Mereka mata gelap. Uang dipakai seenaknya sendiri untuk memberi kredit kepada dirinya sendiri secara besar-besaran yang dipakai untuk membentuk konglomerat.

Maka kreditnya banyak yang macet di tangannya sendiri. Tetapi karena bank miliknya, maka dengan mudah laporan keuangan dapat direkayasa sampai terlihat bagus dan sehat. Tahun 1997 Indonesia terkena krisis moneter yang parah. Maka Indonesia menggunakan haknya sebagai anggota minta bantuan dari IMF. Tidak terduga sebelumnya bahwa IMF lebih merusak dan menghancur leburkan keuangan negara.

PENUTUPAN BANK, RUSH (Penarikan Uang Secara Besar – Besaran dan Tiba – Tiba) DAN PENGHENTIANNYA DENGAN BLBI

IMF tidak berpikir panjang. Ketika mengetahui bahwa bank-bank sangat kropos karena disalahgunakan oleh pemiliknya sendiri, 16 bank yang paling parah ditutup mendadak. Pemilik uang yang mempercayakannya pada bank-bank yang ditutup itu tentu terkejut dan marah, karena laporan keuangan bank yang diiklankan sangat sehat.

Dua hari kemudian berturut-turut bank-bank lain yang tidak ditutup dirush. IMF beserta menteri-menteri kroninya panik. Rush harus dihentikan dengan biaya berapa saja.

Dalam beberapa hari likwiditas yang dikeluarkan oleh BI untuk menghentikan rush sebesar Rp. 144 trilyun. Menurut BPK lebih dari 95,78% dari uang ini tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah rush berhenti, penelitian meyakinkan bahwa pemilik bank tidak mungkin mengembalikan BLBI, karena dana milik masyarakat yang ditarik kembali dengan rush diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan.

PELUNASAN BLBI DENGAN MENYERAHKAN KEPEMILIKAN BANK KEPADA PEMERINTAH

Maka BLBI dikonversi menjadi saham-saham. Serta merta Pemerintah mempunyai hampir 200 bank. Sebagai contoh, saldo utang BLBI oleh BCA kepada pemerintah sebesar Rp. 32 trilyun. BCA telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 8 trilyun, sehingga sisanya Rp. 24 trilyun, yang tidak mampu dibayar oleh pemegang sahamnya BCA atau keluarga Salim. Pelunasan utang BLBI dibayar dengan 93 % saham-sahamnya BCA. Maka pemerintah memiliki 93 % BCA. (Pembayaran bunga juga telah dilakukan dengan tingkat suku bunga 70 % yang berlaku ketika itu sebesar Rp. 8,3 trilyun, tetapi jumlah ini tidak mengurangi jumlah pokok yang terutang).

Dengan demikian utang keluarga Salim dalam bentuk BLBI sudah dibayar lunas dengan kehilangan 97 % dari kepemilikannya di BCA. Jadi BLBI sudah selesai sampai di sini.

Kerugian negara dalam skala raksasa yang kemudian menjadi keresahan bukan BLBI, tetapi urusan lain lagi yang akan diuraikan selanjutnya.

PARA PEMEGANG SAHAM BANK YANG SUDAH MENJADI MILIK PEMERINTAH SEBAGAI
PELUNASAN BLBI MASIH MEMPUNYAI UTANG DALAM JUMLAH YANG LEBIH BESAR,
YANG PENYELESAIANNYA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

Bank-bank yang sudah menjadi milik pemerintah mempunyai piutang dalam jumlah besar kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki mantan pemilik bank.

Seperti telah diuraikan tadi, selama berpuluh tahun, para pemilik bank memberi kredit kepada dirinya sendiri dalam jumlah sangat besar yang dipakainya untuk mendirikan perusahaan-perusahaan.

Ketika bank menjadi milik pemerintah karena dipakai sebagai pembayaran utang BLBI, dengan sendirinya bank pemerintah mempunyai tagihan kepada mantan pemilik bank tersebut.

Mantan pemilik bank tidak mempunyai uang tunai untuk membayarnya. Pemerintah minta supaya dibayar dengan perusahaan-perusahaan atau asset apa saja.

Pemilik bank mengambil kredit dari banknya sendiri dalam bentuk tunai, tetapi dibiarkan membayar dengan perusahaan-perusahaan dan asset apa saja, bahkan hanya tandatangannya saja.

Inilah yang menjadi awal malapetaka, karena menilai perusahaan bukan hal yang mudah dan eksak. Sangat tergantung dari berbagai macam asumsi dan sangat tergantung dari kondisi ekonomi pada umumnya yang berubah- ubah dalam perjalanan waktu, terutama karena kondisinya sedang dalam krisis.

Jadi biang keladi dari dirugikannya keuangan negara dalam jumlah yang luar biasa besarnya ialah kebijakan yang membiarkan utang tunai dibayar dengan asset. Penilaian asset sangat relatif sifatnya, dan realisasi nilai sangat tergantung dari waktu, situasi dan kondisi.

Dalam menjual asset pemerintah justru memberlakukan yang salah semua, yaitu dijual paksa pada waktu yang salah, dalam kondisi dan situasi ekonomi yang sedang sangat terpuruk, tetapi dinilai dengan asumsi kondisi ekonomi sangat bagus. Bagaimana mungkin para teknokrat yang begitu tinggi pendidikannya bisa mengambil kebijakan yang begitu naifnya ? Karena mereka kroni yang membabi-buta nurut pada IMF, atau karena mereka tidak mengerti sama sekali kondisi nyata dan praktek dunia usaha ?

Kebetulan saya mengetahui bahwa Presiden ketika itu, Prof. BJ Habibie pernah ngotot bahwa utang uang harus dibayar dengan uang, tidak boleh dengan asset. Para konglomerat yang dikawal oleh menteri-menteri mengatakan bahwa nilai asset yang akan diserahkan sebagai pembayaran utang lebih besar dari jumlah utangnya. Presiden Habibie ketika itu menjawab : “Good for you, ambillah untungnya, Pemerintah mengurus negara, bukan mengurus ratusan perusahaan. Kalau tidak mampu membayar sekarang boleh diberikan tenggang waktu 3 tahun”. Tetapi entah bagaimana proses selanjutnya, akhirnya pemerintah toh menerima pembayaran dengan asset.

Dan setelah asset dijual yang menghasilkan rata-rata hanya sekitar 15 % saja dari nilai yang diterima oleh pemerintah, pemerintah sendiri mempropagandakan bahwa recovery rate yang sekitar 15 % adalah sangat wajar di negara manapun di dunia yang terkena krisis. Teori ini tidak dapat dipahami dengan akal sehat, karena penjualan asset bisa ditunda sampai kondisi perekonomian membaik. Semua asset yang dijual dengan harga begitu murahnya sehingga recovery rate-nya hanya 15 % saja, sekarang harganya berlipat-lipat ganda.

MSAA, MRNIA DAN PKPS-APU

Perjanjian antara pemerintah dengan para mantan pemilik bank beragam, karena kondisi keuangan mereka juga beragam. Ada tiga pola, yaitu :

Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) bagi debitur/ obligor yang mempunyai cukup perusahaan untuk membayar utang-utangnya.

Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA) untuk mereka yang nilai perusahaannya tidak cukup untuk membayar utangnya, dan kekurangannya harus dijamin pembayarannya dengan jaminan pribadi.

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham – Akta Pengakuan Utang (PKPS- APU). Perjanjian ini dibuat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban yang harus ditanggung oleh pemilik saham pengendali atas kerugian bank mereka akibat praktek perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Penyelesaian ini tidak melalui penyerahan asset.

Tidak mungkin membahas problematiknya satu per satu karena menyangkut demikian banyaknya orang. Setiap orang mempunyai model penyelesaian tertentu yang khas. Tingkat kemauan baik dan itikad kerja samanya juga sangat berbeda. Dari yang langsung membayar tunai seluruh utangnya sampai yang langsung kabur ke luar negeri dan sampai sekarang menjadi buron.

Berbagai macam Obligor (yang punya utang kepada pemerintah berhubung dengan banknya yang mengalami kesulitan) dengan berbagai macam model upaya penyelesaian oleh BPPN adalah sebagai berikut : 5 dengan MSAA, 4 dengan MRNIA, 30 dengan PKPS-APU, 30 Obligor yang tidak menandatangani PKPS-APU yang pada umumnya kasusnya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum atau sedang dalam proses penyidikan, dan 5 dengan penyelesaian pembayaran tunai.

KERUGIAN NEGARA DALAM JUMLAH SANGAT BESAR

Ada dua macam kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, yaitu :

1. Perusahaan atau kekayaan lain yang diserahkan oleh Obligor kepada pemerintah sebagai pembayaran utang mereka, hasil penjualannya jauh lebih kecil dari nilai utangnya. Selisihnya adalah kerugian negara yang setiap tahunnya mempengaruhi APBN. Fokus perhatian masyarakat hanya pada yang ini saja, yaitu mengapa pemerintah menerima asset sebagai pelunasan utang, tetapi pemerintah sendiri juga yang menjual dengan harga yang jauh lebih kecil dari nilai utangnya. Kejaksaan Agung baru sempat mendalami dua kasus besar, yaitu BCA dan BDNI. Kerugian negara memang besar, tetapi ada yang lebih besar lagi dan luput dari perhatian, yaitu :

2. Kerugian negara dalam bentuk Surat Utang Negara untuk merekapitalisasi bank-bank atau yang dikenal dengan Obligasi Rekap yang disingkat OR.

Fakta seputar BLBI ini diambil dari tulisan Kwik Kian Gie yang berjudul Interpelasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kepada SBY Salah Alamat.

MENGURAI MASALAH

Jika ditelaah lebih dalam maka akar masalah skandal BLBI disebabkan oleh:

Pertama, adanya intervensi asing dan lemahnya pemerintahan. Asing, dalam hal ini IMF, melalui LoI diberi kesempatan oleh Pemerintah untuk mengatur perekonomian Indonesia. Alih-alih mengatur, yang terjadi justru membuat hancur dan menjerumuskan Indonesia ke jurang kemiskinan dan kesengsaraan. Ditambah lagi sikap tunduk dan patuh terhadap pihak asing, yang nota bene adalah kaum kafir penjajah, yang semakin memperparah kondisi. Padahal Islam telah melarang kaum Muslim untuk tunduk dan dikuasi oleh kaum kafir penjajah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاًً

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (TQS. An-Nisa’ [04]: 141)

Allah SWT juga melarang kita untuk menaati dan mengikuti orang-orang kafir karena sesungguhnya mereka akan menjerumuskan kita dalam kesesatan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kalian ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi. (TQS. Ali Imran [03]: 149)

Kedua, skandal BLBI memang sarat dengan praktik kolusi, korupsi dan pelanggaran aturan yang sudah ada. Melalui Inpres No 8/2002 Pemerintah memilih penyelesaian skandal BLBI dengan lebih mengutamakan pengembalian aset dibandingkan dengan penegakan hukum. Dengan Inpres ini, Pemerintah memberi penjahat BLBI bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, serta memberi kesempatan terus-menerus kepada mereka dengan tenggat waktu yang selalu molor dalam pengembalian hutang, melalui mekanisme MSAA, MRNIA dan APU.

Menurut Marwan Batubara (Anggota DPD RI), skandal BLBI sangat sulit diselesaikan karena melibatkan dana besar, yang juga berarti para pengusaha besar; di samping melibatkan para penguasa dan lembaga internasional (IMF), yang memang berkepentingan dan mendapat keuntungan langsung dari kasus ini. Selain itu, juga ada upaya dari para penjahat BLBI yang ingin aman, supaya skandal tersebut tidak diungkit-ungkit. Mereka semuanya berkolusi dan menguasai lembaga-lemabaga peradilan dan lembaga-lembaga negara, termasuk orang-orang di parlemen.

Ketiga, Pro Kapitalis. Kebijakan Pemerintah memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang bangkrut sebesar Rp 143 triliun tersebut, sementara faktor utama penyebab kebangkrutan mereka justru terjadi karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri, dimana uang-uang rakyat yang dikumpulkan oleh para pemilik bank itu kemudian mereka pakai sendiri untuk membiayai proyek-proyek mereka. Nyata sekali ini merupakan bentuk pemihakan Pemerintah kepada para kapitalis, dan sadar atau tidak, telah memiskinkan rakyatnya sendiri. Sebabnya, dana-dana yang sebenarnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat, justru disedot habis-habisan untuk membantu para penjahat hitam. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan mereka:

الَلَّهُمَّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ

“Ya Allah, siapa saja yang telah diangkat untuk mengurus urusan umatku, kemudian dia mempersulitnya, maka persulitlah dia. ” (HR. Muslim)

Keempat, terjebak pada sistem ribawi. Hutang sebesar Rp 1000 triliun yang harus disediakan untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi rekap, dengan beban pembayaran utang dalam APBN setiap tahunnya mencapai Rp 40 triliun – Rp 50 triliun yang harus dilakukan hingga tahun 2021, jelas menunjukkan bahwa Pemerintah konsisten memegang sistem ribawi; sistem bunga-berbunga. Inilah salah satu sumber mengapa hutang BLBI dan rekap obligasi ini tidak kunjung selesai dan bahkan cenderung membesar.

Padahal Allah SWT dengan tegas Allah telah memerintahkan setiap kaum Muslim untuk meninggalkan segala bentuk riba:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman.” (TQS. Al-Baqarah [02]: 278)

SOLUSI

1. Keluar dari keanggotaan IMF ataupun badan dunia yang lain seperti WTO dan juga PBB. Karena sejatinya organisasi – organisasi tersebut dibuat memang untuk mencengkeramkan neo imperialism kepada negara – negara berkembang yang menjadi anggotanya. Indonesia adalah contoh nyata mengenai diobok – oboknya negara dengan menggunakan IMF sebagai instrumentnya.

2. Penguasa – Penguasa yang saat ini berkuasa, diakui ataupun tidak telah terjebak dalam lingkar korupsi dan kolusi yang tidak akan pernah putus. Oleh karena itu, pergantian penguasa sudah selayaknya dilakukan karena mereka sama sekali bukan orang yang amanah dalam menjadi pelayan rakyatnya. Mereka tidak lain hanyalah kaki tangan para penjajah imperialis AS dan sekutunya, baik diakui maupun tidak, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pergantian pemimpin merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

3. Menyita seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh para obligor itu sampai seluruh hutang – hutangnya terpenuhi.

4. Penggantian sistem moneter ribawi dengan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, bank tidak lebih dari sekedar penyedia jasa penyimpanan uang. Seseorang yang mendapatkan jasa berupa penjagaan uang di bank, sudah seharusnya mengeluarkan kompensasi berupa biaya administrasi kepada bank. Hal ini tentu tidak seperti kondisi bank konvensional saat ini yang justru memberi tambahan uang karena mereka telah memberikan jasa menjaga uang yang dititipkan.

Selama sistem ribawi ini diterapkan, selama itu pula krisis dan kesenjangan antara si kaya di si miskin tidak akan pernah usai. Si kaya akan terus kaya karena dia cukup mendepositokan uangnya di bank, sedangkan si miskin harus banting tulang agar bunga utangnya bisa terbayar. Bukankah ini adalah ciri khas dari Kapitalisme. Oleh karena itu di samping adanya pergantian pemimpin, juga perlu adanya pergantian sistem secara menyeluruh. Dalam hal ini syariat Islam dapat menjadi sistem alternative untuk menggantikan sistem kapitalis sekuler saat ini. Wallahua’lam bishowwab.