| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kusfiardi
Idea, Opinion and Analysis of Mine
REFORMASI BIROKRASI BERBUAH KORUPSI
Posted by on April 20, 2010
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memberikan predikat “baik” kepada tujuh instansi pemerintah, dari 27 instansi pemerintah pusat,yang dinilai baik berdasarkan hasil akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2009. Penilaian atas kinerja suatu instansi berdasarkan penelitian dan observasi dilapangan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Dari 72 instansi pemerintah pusat,tujuh instansi yang mendapat predikat baik dalam akuntabilitas kinerja itu adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (Kemen ESDM), Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar), Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Namun dengan terkuaknya kasus-kasus dalam beberapa waktu belakangan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi yang diklaim sukses ternyata hanyalah sebatas upaya pencitraan semata. Klaim sukses reformasi birokrasi seolah dibuat untuk menutupi fakta tentang masih maraknya praktik mafia birokrasi yang merugikan keuangan negara ditubuh Departemen Keuangan. Read more of this post
RAPBN 2010: Menelantarkan Amanat Konstitusi
Posted by on November 18, 2009
Anggaran negara (APBN) kedudukannya setara dengan undang-undang dan menjadi landasan operasional kebijakan pemerintah. Kedudukan APBN sebagai undang-undang harus tunduk pada amanat konstitusi, yaitu UUD 1945 dan dijalankan melalui UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Menurut UUKN pasal 7 ayat 1, kekuasaan Menteri Keuangan atas pengelolaan keuangan negara harus ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara. Read more of this post
Paradigma Lama; Lanjutkan…!
Posted by on November 18, 2009
Pemerintahan dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berduet dengan Wakil Presiden Budiono telah menyelesaikan susunan anggota kabinet yang diberi nama Indonesia Bersatu Jilid II. Komposisi kabinet tersebut akan mempengaruhi arah perjalanan bangsa selama lima tahun kedepan. Read more of this post
Politisasi Anggaran Pendidikan
Posted by on November 18, 2009
Pada saat kampanye sebagai Capres dari Partai Demokrat Presiden SBY berjanji bahwa, biaya pendidikan dasar akan ditanggung oleh pemerintah sehingga semua anak Indonesia terjamin pendidikan dasarnya. Termasuk meluaskan kesempatan untuk mendapat pendidikan, memperbaiki metodologi pendidikan, meningkatkan mutu guru dan hubungan antara pendidikan dan lapangan kerja serta kesejahteraan guru. Read more of this post
Beban Utang Meminggirkan Sektor Pertanian
Posted by on November 10, 2009
Sejak teknokrat ekonomi neoliberal hadir di panggung kekuasaan Orde Baru, pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama dari kegiatan pembangunan. Sampai saat ini, sejalan dengan masih berkuasanya ekonom neoliberal, pertumbuhan ekonomi masih menjadi acuan target yang hendak dicapai melalui program pembangunan. Read more of this post
Reshuffle Tak Sentuh Tim Ekonomi
Posted by on November 10, 2009
Dapat diduga sebelumnya, reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang diumumkan Senin (7/5) lalu sungguh mengabaikan penilaian masyarakat. Kita tahu selama ini masyarakat dikecewakan oleh kinerja KIB yang buruk. Masyarakat menginginkan agar ada reshuffle kabinet secara radikal agar kinerja kabinet ke depan menjadi baik. Read more of this post
IMF dan Revitalisasi Imperialisme di Indonesia
Posted by on November 10, 2009
Direktur Pelaksana IMF Rodrigo Rato akan mengunjungi Indonesia pada 23-24 Januari 2007. Kunjungan itu dilakukan untuk pertama kalinya, setelah Indonesia melunasi seluruh utang ke IMF pada tahun 2006 lalu. Read more of this post
Mafia Berkeley dan Agen Asing
Posted by on November 10, 2009
Sehubungan dengan pengembalian dana berjaga-jaga kepada Dana Moneter Internasional (IMF) oleh pemerintah, Franciscus Xaverius Seda dalam wawancara dengan harian ini (Bisnis, 18 Oktober) menilai tindakan tersebut menunjukkan sikap penakut pemerintah, termasuk presidennya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Read more of this post
Yang Tak Henti Dirampoki
Posted by on November 10, 2009
Melalui Keppres No. 15 tahun 2004, pemerintah sudah secara resmi membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meskipun pemerintah sudah resmi membubarkan, lembaga ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang diantaranya adalah audit kinerja BPPN, likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU), kewajiban pemegang saham dan transaksi. Read more of this post
Proposal Untuk Presiden Baru
Posted by on November 10, 2009
Presiden Megawati menyatakan bahwa IMF keliru dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk menangani krisis di Indonesia. Terhadap kekeliruan tersebut IMF harus bertanggungjawab secara profesional dan proaktif bertindak, untuk mengambil langkah-langkah yang dapat membantu meringankan beban hutang nasional kita yang timbul sebagai akibat dari kekeliruan rekomendasi kebijakannya itu. Presiden Megawati menyampaikan pernyataannya itu dalam pidato dihadapan anggota DPR 16 Agustus lalu.
Kusfiardi 