Sinamo, J & Santosa, A, 2012, The ethos leadership: pemimpin kredibel pemimpin visioner, Institute Darma Mahardika, Jakarta
Resume “BAB 6 Integritas Kepemimpinan”, relevansinya untuk pegawai Kemenkeu!
Reviewed by: Marudut R. Napitupulu, SST Akt., MPP
(Diklatpim 167/2012)
Resume
Sinamo dan Santosa (2012, h.156) memulai bab tentang integritas dengan menguraikan benang merah karakter kepemimpinan yang dimiliki Bung Karno, Bunda Teresa, Winston Churchill dan Bill Gates. Penulis berpendapat bahwa terdapat kesamaan nilai-nilai kepemimpinan yang melekat pada diri tokoh-tokoh tersebut yakni ‘kredibilitas’ dalam bentuk yang bermacam-macam yang dapat dinterpretasikan sebagai magnet, daya, wibaya dan premium kepemimpinan.
Kredibilitas dapat diartikan sebagai ‘perihal dapat dipercaya’ (Oxford Dictionary), dan dapat juga dirumuskan sebagai ‘soal bagaimana pemimpin memperoleh kepercayaan dan membangun keyakinan para konstituennya’ (Kouzes & Posner, 1993 pada Sinamo & Santosa, 2012, h.154). Berpijak dari dua definisi di atas, penulis berpendapat bahwa ada tiga pondasi untuk membangun kredibilitas yaitu integritas, otoritas dan kapabilitas. Pondasi pertama tersebut merupakan fokus pembahasan pada bab ini.
Dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Oxford Dictionary, penulis merumuskan bahwa karakter dan perilaku positif merupakan dua substansi dasar pembentuk integritas kepemimpinan. Sinamo dan Santosa juga menambahkan bahwa “integritas bukan hanya kualitas kepemimpinan saja, melainkan unsur esensial yang harus ada dalam diri manusia otentik” (2012, h.156).
Sebagai ilustrasi pentingnya integritas, Sinamo dan Santoso (2012, h.156-159) memaparkan ‘siasat perang kelelawar’ yang dikutip dari cerita William Bausch (1989). Dalam ilustrasi tersebut penulis menguraikan bagaimana siasat kelelawar mengelabui baik bangsa burung dan bangsa binatang buas sebagai strategi menyelamatkan diri sendiri yang berujung pada sanksi tidak boleh lagi hidup bersahabat dengan ‘mahluk yang terbang (burung) maupun yang berjalan (bangsa binatang)’.
Sebagai refleksinya, penulis menguraikan bahwa siasat perang kelelawar atau virus kelelawar banyak ditemui pada ciri kepemimpinan masa kini yang ‘plin-plan dan memakai topeng’, tidak jujur, manipulatif dan hidup di daerah abu-abu. Para pemimpin yang tidak punya pendirian, tidak putih dan tidak hitam, bukan orang saleh tetapi tidak pula anti religi. Tidak pro status quo tetapi jauh dari ciri reformist. Pemimpin-pemimpin dengan karakter ini dipertanyakan integritasnya.
Meskipun demikian, penulis juga menyadari bahwa hitam-putih, baik-benar bukanlah perkara yang mudah untuk didefinisikan. Ada dilemma dalam menentukan mana yang benar dan mana yang baik serta negasinya. Hal ini dimungkinkan karena kebaikan dan kebenaran bukanlah suatu nilai yang absolut. Menyikapi dilemma ini, penulis memaparkan pemikiran filsuf Yunani terkenal Socrates (470-399 SM) yang berpendapat bahwa ‘orang akan berbuat benar apabila dia mengetahui apa yang baik baginya’. Frase ini diterjemahkan penulis sebagai pencerahan pengetahuan manusia. Penulis juga mengutip George Edward Moore (1987-1958) yang merumuskan bahwa ‘perilaku yang benar adalah perilaku yang menunjang yang baik’ (Sinamo & Santoso, h.160).
Selanjutnya setelah kita tahu bahwa nilai integritas, keberpihakan pada yang baik, dan benar penting bagi seorang pemimpin, lantas, bagaimana seorang membangun nilai integritas? Sinamo dan Santoso (2012, h.161) menggarisbawahi bahwa menjadi manusia yang hakiki dan otentik tanpa topeng adalah syarat utama. Kemudian penulis menawarkan secara sistematis lima latihan moral yang harus dipenuhi yaitu: memburu kejujuran, berkomitmen penuh, berani bertanggung jawab, konsiten dalam prinsip dan bersikap positif dan terbuka.
Lebih lanjut, dalam menguraikan kelima latihan moral di atas, selain secara normatif menguraikan satu-persatu tahapan yang harus dilalui, penulis juga memaparkan pengalaman tokoh-tokoh pemimpin inspiratif yang dikenal luas di kancah domestik maupun internasional sebagai rujukan ilustrasi nyata (Sinamo & Santoso, h.161-178).
Tokoh pertama diawali dengan Yap Thiam Hien, seorang advokat di era orde baru yang dikenal ‘tegar, idealis, lurus hati, jujur dan tidak pernah bergeser dari kebenaran yang diyakini’. Tokoh kedua adalah Bisma, seorang karakter yang diangkat dari cerita pewayangan Mahabrata yang menggambarkan komitmen yang kuat sebagai pemimpin yang memegang teguh janji-janjinya meskipun dihadapkan pada ‘sorga dunia’. Ketiga, dalam hal tanggung jawab, penulis merujuk ke Arjuna yang meninggalkan istana selama sepuluh tahun sebagai konsekuensi atas pelanggaran ikrar lima bersaudara karena menyelamatkan seorang brahmana (petapa). Masih dalam hal nilai-nilai tanggungjawab, penulis mencatat nama Wiliam Soerjadjaya sebagai pendiri Astra yang berani melepas kepemilikan sahamnya senilai Rp 3 Triliun sebagai bentuk tanggung jawab dalam melunasi utang Bank Summa yang diakuisisi perusahaannya.
Tokoh keempat, dalam hal konsistensi dalam prinsip, penulis merujuk pada Gao Xingjian (peraih nobel sastra 2000) yang memilih hengkang dari Cina ke Paris demi mempertahankan idealismenya memperjuangkan hak asasi manusia. Sikap serupa juga dimiliki nobelis sastra Alexander Solzheinitsyn di Rusia pada tahun 1960-1970an serta Guenter Gass, nobelis sastra era 1990an Jerman yang menuntut Jerman berdamai terutama dengan Negara Eropa Timur.
Dan sebagai tokoh terakhir sebagai rujukan latihan moral bersikap positif dan terbuka, penulis menceritakan kisah kepemimpinan Konosuke Matsushita. Seorang pemimpin yang apresiatif yang mampu melewati krisis dan Berjaya kembali dengan bergandengan tangan bersama seluruh karyawan yang dicintai dan sangat menghormatinya. Pada akhir perang dunia kedua, Matsushita mendapatkan ‘karma manis’ berupa tandatangan 15.000 pekerja dan keluarga mereka sebagai petisi pembelaan pembebasan, sebagai sesuatu kejadian mencengangkan bagi Jenderal MacArthur. Matsushita menjadi satu-satunya pengusaha yang diijinkan mempimpin industri Jepang di zaman itu dan akhirnya dikenal sebagai ‘Dewa Bisnis’ Jepang yang inspiratif dengan selalu bersikap positif dan terbuka terhadap semua stakeholdersnya.
Critical Review
Sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan menetapkan lima nilai (values) yang menjadi acuan dalam mencapai visi dan misi Kementerian yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan. Dari pemilihan nilai tersebut tergambar jelas bahwa integritas menjadi unsur karakter utama yang harus dimiliki, bukan hanya pejabat, namun seluruh pegawai lingkup Kemenkeu dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
Sejalan dengan penulis nilai-nilai integritas bukanlah hal yang mudah untuk ditegakkan secara ideal. Menjadi pemimpin di lingkungan instansi publik sevital Kementerian Keuangan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang memerlukan integritas yang mumpuni. Terutama pada era sekarang di mana banyak ditemui kasus-kasus korupsi yang menggerogoti uang negara. Korupsi yang merajalela mulai dari Senayan (DPR) sampai ke aparat di kantor-kantor pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Tak jarang, ditengah-tengah situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, banyak kita jumpai pemimpin-pemimpin yang opportunis, abu-abu dan cenderung hanya mengedepankan pencitraan dibalik topeng mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Pemimpin-pemimpin yang terinfeksi virus kelelawar tersebut dapat menularkan perilaku anti-integritas kepada para pengikutnya, bawahannya maupun orang-orang di sekitarnya.
Secara operasional, Kementerian Keuangan perlu mengkondisikan terciptanya suasana pendukung bagi pegawainya untuk mampu melakukan latihan moral integritas tersebut yang dimulai dari level pimpinan sampai ke jenjang yang pegawai pelaksana.
i. memburu kejujuran
Kami sangat sependapat dengan penulis bahwa ‘hanya pemimpin yang jujur yang mampu membangun good governance…’. Pempimpin yang tidak jujur, manipulatif, koruptif dan suka mark-up tentunya tidak akan mampu untuk membersihkan birokrasi yang diselimuti kabut hitam mentalitas korupsi. Dalam menghindari dan meminimalisasi perilaku seperti ini, perbaikan system dan remunerasi sebagaimana diwujudkan dalam proses reformasi birokrasi Kemenkeu menjadi syarat yang mutlak. Dengan adanya remunerasi yang layak serta perbaikan system yang mendukung peningkatan kualitas kepuasan pegawai maka pegawai diberikan dukungan untuk berperilaku jujur, tidak koruptif dan manipulatif.
Perilaku anti-suap seperti pengacara Yap Thiam Hien mungkin belum seratus persen dapat dipraktekkan di Kemenkeu. Setidaknya, kasus-kasus yang mencuat telah menunjukkan adanya komitmen penuh dari Kemenkeu untuk menegakkan integritas pada institusi yang mengurusi ribuan triliun penerimaan dan alokasi anggaran setiap tahunnya. System Whistleblower yang sudah berjalan setidaknya menunjukkan keseriusan tersebut.
ii. berkomitmen penuh,
Komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi merupakan syarat mutlak dalam mempertahankan integritas jangka panjang. Kadang kala, ada beberapa oknum yang akhirnya menyerah terhadap situasi ekonomi, menyerah terhadap godaan yang terus menerus terjadi. Dengan perbaikan system dan renunerasi di Kemenkeu, komitmen untuk memenuhi kode etik dan kontrak kinerja secara dini telah dioptimalkan. Penghasilan yang di atas rata-rata penghasilan PNS pada umumnya serta kebanggaan terhadap institusi menjadi factor yang dapat memperkuat benteng menghadapi godaan gratifikasi.
iii. berani bertanggung jawab,
Dalam pelaksanaan tugas, tidak bisa dipungkiri, kalau seorang pegawai Kemenkeu terutama pejabat sering dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang dilematis. Ada beberapa kasus di mana kebijakan yang diambil mendapatkan pro dan kontra yang sangat kuat di masyarakat. Kasus Bank Century misalnya. Meskipun secara normative tujuan penyelamatan Bank tersebut telah dipaparkan sebagai strategi menghadapi dampak krisis ekonomi global, banyak pihak yang mengkritik bahwa kebijakan tersebut adalah salah. Ketika menyangkut hal-hal yang substansial dan melibatkan kepentingan banyak pihak, maka potensi permasalahan yang dapat diuraikan melalui kacamata teknokrasi sering dihadapkan pada polemik politik. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang kepemimpinan seorang pejabat maka semakin luas cakupan dampak suatu kebijakan yang dibuatnya dan semakin sering berbenturan dengan kepentingan politik yang kadang kala sulit untuk dijelaskan secara ilmiah.
Selain dihadapkan pada masalah politik dalam teknis pelaksanaan kegiatan dan program sering terjadi ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi aturan ada. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan ataupun kebijakan yang diambil menjadi temuan aparat pemeriksa. Dalam hal ini, Sinamo dan Santoso tidak menggambarkan secara jelas bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab seorang pemimpin. Apabila kesalahan pengambilan keputusan terjadi di organisasi komersial ataupun swasta hal ini mungkin hanya mengakibatkan kerugian perusahaan seperti yang dialamai Om Williem pada kasus Bank Summa tahun 1992 . Namun dalam konteks organisasi publik, pemberhentian tidak hormat atau bahkan ranah pidana bisa membuat seorang pemimpin yang sudah membangun karir bertahun-tahun hilang percuma karena suatu kasus.
Maka review terhadap batasan tanggung jawab, kewenangan, tugas dan fungsi serta standar operating procedure perlu menjadi pedoman utama bagi pemimpin organisasi public. Namun dilemanya, seiring tuntutan aturan-aturan yang sangat rigid dan banyaknya aturan yang tumpang tindih serta sudah tidak sesuai zaman membuat output kebijakan menjadi terpasung pada ketaatan terhadap aturan dengan mengesampingkan hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemimpin yang innovatif dan kreatif dan bertahan lama sulit ditemui di organisasi publik yang masih menganut aturan-aturan administratif tradisional.
iv. konsisten dalam prinsip
Dengan adanya reformasi birokrasi tentunya kita berharap pemimpin-pemimpin yang konsisten dalam menjaga integritas banyak dijumpai di Kemenkeu. Akan tetapi, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi yang secara legal diberikan kepada Kemenkeu bukanlah hal yang mudah. Contoh terkini yang terjadi adalah bagaimana seorang Menteri Keuangan berani berbeda pendapat dengan Menkoperekonomian bahkan mengusulkan revisi Perpres atas persiapan pembangunan Jembatan Selat-Sunda. Prinsip mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan golongan pasti akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang mendapat manfaat ekonomi dari kesempatan yang ada.
Akan tetapi, dalam iklim demokrasi, rakyat secara umum akan melihat kualitas pemimpin dari kebijakan-kebijakan yang konsisten yang dihasilkannya. Konsistensi seperti ini memerlukan dukungan pihak media yang accountable dan LSM-LSM yang pro-rakyat sebagai pilar demokrasi keempat selain executive, judicative dan legislative. Berkaca kepada konsistensi dan kredibilitas seorang Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan, terlihat jelas bahwa konsistensi dalam good governance itu tidaklah ekslusifitas pengambil keputusan dalam negeri. Sebuah institusi yang sangat disegani di kancah internasional seperti World Bank justru menawarkan posisi yang sangat vital bagi mantan Best Finance Minister of Asia ini. Dengan posisi Managing Director WB tentunya beliau dapat terus menerus secara konsisten menyuarakan perbaikan manajemen Keuangan publik sebagaimana Gao, Solzhenitsyn dan Grass konsisten dalam menyuarakan prinsip-prinsip mereka pada rezim masing-masing.
v. bersikap positif dan terbuka
Perubahan ke arah yang pemerintahan yang lebih baik bukanlah ekslufsiitas seorang pimpinan tertinggi negara ini. Demikian juga transformasi Kemenkeu juga bukanlah monopoli seorang Menteri berserta para Eselon I-nya. Kesuksesan Kemenkeu dalam menjalankan visi dan misi pengelola kebijakan fiskal yang akuntabel memerlukan sinergi seluruh hamper 63.000 pegawai Kemenkeu dari pusat sampai ke pelosok negeri.
Sosok Sri Mulyani yang telah merubah system secara structural dengan mendengarkan masukan-masukan dari level paling operasional sampai strategis melalui rapat bulanan yang regular, survey kepuasan pegawai serta penerapan prinsip pemberian reward sebagai dasar menuntut kewajiban telah mengantarkan beliau sebagai sosok yang sangat dicintai dan dirindukan mayoritas pegawai Kemenkeu. Kredibilitas seorang Doktor Ekonomi ini yang dipadukan dengan sikap positif yang dipancarkan, baik kepada internal Kemenkeu maupun eksternal, menjadi modal yang kuat dalam melakukan perubahan yang substansial meskipun pada ukuran dan bidang tertentu reformasi Kemenkeu masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Namun sebagai pemimpin, beliau dapat dipandang berhasil ‘meletakkan tangga di dinding yang tepat’. Seperti yang diungkapkan Rudolf H (seorang Widyaswara BPPK) sebagai aktifitas yang ‘Not successfully climbed the ladder but put the ladder on the right wall’ sebagai pemimpin yang ‘not to do the things right but do the right things’. Selaras dengan ilustrasi tokoh Matsushita di sebuah korporasi di Jepang, demikian kami berpendapat pencapaian Sri Mulyani Indrawati di Kemenkeu pada masa jabatan beliau.
Penutup
Pun demikian, tantangan kepemimpinan berbeda pada setiap zaman, orde, kabinet, Kementerian lembaga mapun instansi dan institusi. Dengan berpijak pada realitas tersebut kami berpendapat bahwa formula untuk membangun integritas berbeda bagi setiap pemimpin. Demikian juga dengan komposisi kelima nilai moral yang mendukung nilai integritas. Sulit ditemukan pemimpin dengan kombinasi utuh karakteristik dari Yap Thiam Hien, Bisma dan Arjuna, Williem Sorjadjaja, Gao dan rekan reformistnya serta Matsushita dalam satu pribadi. Akan tetapi, uraian serta pendapat yang disampaikan oleh Sinamo dan Santoso (2012, bab.6) menjadi checklist yang sangat berharga bagi pemimpin dan calon pemimpin di Kemenkeu, dan di sector publik pada umumnya, dalam membangun integritas yang sesuai dengan konteks budaya organisasi Kemenkeu.
MARUDUT R NAPITUPULU 