Tangerang, 10 Maret 2012 20:26 WIB

PANTESAN..

Satu hari setelah lantang menyerukan kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang pertamanya dengan saktinya mengesahkan Undang-undang Dasar 1945. Ratusan abad sebelumnya, 13 koloni di pesisir ‘benua baru’ justru hampir berperang antar sesama, saat bapak bangsa mereka ‘membujuk’ membentuk konstitusi nasional Amerika Serikat. Butuh 11 tahun sejak 13 koloni bentukan para settler itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris. Hasilnya, sekarang setelah lebih dari 200 tahun kemudian, 13 koloni itu tumbuh menjadi bangsa raksasa bernama Amerika.

Embrio pembentukan pemerintahan nasional Amerika Serikat diawali oleh sebuah gagasan pertemuan perwakilan 13 koloni di Philadelphia pada 5 September 1774 atau yang dikenal dengan nama Kongres Kontinental I. Pertemuan yang disarankan oleh Virginia House of Burgesses (badan legislasi pertama yang dibentuk koloni Virginia) tersebut menghasilkan serangkaian manajemen perlawanan Amerika terhadap Inggris. Meski rapuh dan tak memeliki kewenangan bulat, Kongres tersebut setidaknya memberikan jalan bagi pembentukan pemerintahan Amerika yang merdeka.

Deklarasi Kemerdekaan AS 4 Juli 1776 menjadi salah satu hasil penting kebijakan Kongres yang menunjuk 5 orang anggota komite untuk merumuskan deklarasi kemerdekaan. Sekitar 2 bulan sebelumnya, yakni pada 10 Mei 1776, Kongres pun mengeluarkan resolusi yang menganjurkan para koloni untuk membentuk pemerintahan baru. Resolusi tersebut dengan penuh semangat disambut para koloni.

Secara umum konstitusi ‘negara bagian’ yang diterapkan di koloni-koloni tersebut mencantumkan prinsip-prinsip dasar kedaulatan rakyat, pengaturan pergantian pejabat pemerintah hingga perlindungan hak kebebasan. Sayangnya konstitusi-konstitusi tersebut belum menyentuh perlindungan hak perempuan serta budak.

Pasal-pasal Konfederasi
Sejak awal, pembentukan pemerintahan nasional ini merupakan tantangan tersendiri bagi kaum Patriots yang memperjuangkan kemerdekaan Amerika Serikat. Semangat para koloni merumuskan konstitusi ‘negara bagian’ bukan konstitusi nasional merupakan bukti atensi masyarakat yang lebih besar terhadap pembangunan pemerintahan koloni daripada pemerintahan pusat. Pernyataan Thomas Jefferson, “Virginia, Tuan, adalah negara Saya,” menjadi cermin paling tepat menggambarkan loyalitas masyarakat Amerika Serikat terhadap koloni mereka.

Kehadiran konstitusi di setiap negara bagian membuat Kongres berpikir perlunya konstitusi nasional yang dapat menjadi dasar pemeirntahan Amerika. Pada November 1777, Kongres memutuskan untuk memakai sebuah tulisan berjudul “Articles of Confederation and Perpetual Union” oleh John Dickson sebagai dasar pembentukan pemerintahan pusat dan diratifikasi pada 1781. Kongres pun mulai membentuk 3 Departemen yakni Departemen Hubungan Luar Negeri, Keuangan dan Perang. Kongres pun secara berangsur menjadi satu-satunya badan pemerintah yang harus menyelesaikan semua permaslahan negara muda tersebut.

Beban berat tersebut semakin membuat Kongres hampir impoten. Pasal-pasal konfederasi, hanya sekilas memberikan kekuasaan pada pemerintahan pusat. Semua kekuatan final untuk membuat dan melaksanakan hukum ada di tangan negara bagian. Kelemahan pasal konfederasi tak mampu memberikan solusi bagi AS yang rentan pasca perang Revolusi. jaringan perdagangan yang putus dengan Inggris membuat setiap negara bagian membentuk sendiri jaringan baru. Masing-masing negara bagian juga muai membentuk industri pengganti yang tak lagi dipasok Inggris dan menjualnya ke negara bagian lainnya dengan tarif tinggi. Kekacauan finansial dan utang perang yang membengkak hingga $28 juta dolar serta banyaknya prajurit yang belum juga dibayar meningkatkan kegelisahan di tiap negara bagian. Kongres juga tak mampu menjawab desakan sebagian besar masyarakat yang ingin menjelajahi wilayah Barat.

Kelemahan tersebut juga memicu perselisihan antar negara bagian. Mulai dari garis-garis perbatasan antar negara bagian, pembatasan perdagangan, penetapan uang logam dan kertas baik di negara bagian maupun pusat hingga pembentukan tentara nasional AS. Tahun 1785, permintaan teradap uang kertas yang baru menjadi isu paling memecah belah. Tujuh negara bagian yakni Pennsyilvania, New york, New Jersey, South Carolina, North Carolina, Rhode Island and Georgia sempat memberlakukan mata uang kertas bersama, sayangnya pennsyilvania, New York dan South Carolina tak serius menjaga nilainya hingga terus merosot.

Beberapa negara bagian juga memprotes Massachusetts, new york, dan Pennsylvania yang memasang tarif masuk yang merugikan wilayah lain yang lebih kecil. Perekonomian juga nyaris kacau lantaran ada begitu banyak jenis mata uang logam dan kertas nasional yang nilainya turun dengan cepat pasca revolusi. Namun yang paling menderita adalah kelompok petani. Kelebihan produksi yang tak terjual serta utang yang semakin membengka semakin menekan petani. Petani di Selatan pun menuntut penurunan bunga.

Perselisihan juga masuk ke area hukum dan diplomasi. Negara-negara bagian saling mendebatkan bagaimana solusi jika putusan pengadilan yang saling bertentangan antara pusat dengan negara bagian. Begitupun dengan kewenangan mengadakan perjanjian dengan pihak asing, masing-masing negara bagian merasa yang paling berhak mengadakan perundingan sendiri dengan pihak asing.

Meruncingnya perdebatan-perdebatan antar negara-negara bagian sepanjang musim panas 1786 membuat Goerge Washington mendeskripsikannya masa itu dengan kalimat, “Amerika Serikat hanya disatukan dengan seutas tali yang terbuat dari pasir.” Sementara John Quincy Adams melabelkannya sebagai ‘this critical period’. Virginia dan Maryland hampir angkat senjata akibat perselisihan perdgangan di sepanjang Sungai Potomac. Perselisihan tersebut akhirnya berujung konferensi 5 negara bagian di Annapolis, Maryland 1786.

Salah satu pemberontakan yang paling membekas di masa kritis tersebut dikenal dengan nama Shay’s Rebellion pada 1787. Petani yang tak lagi memiliki uang kertas untuk membayar pajak dan utang secara spontan menginginkan revolusi. Dipimpin seorang mantan tentara, Daniel shays, 1200 petani bergerak maju menuju gudang senjata di Springfield, Massachusettss mereka menyerang dengan hanya bersenjatakan tongkat dan garpu jerami. Pemberontakan tersebut secara cepat dapat diredam oleh Benjamin Licoln, namun para elit AS semakin sadar kepanikan yang harus diselesaikan segera.

Konferensi Konstitusi
Perang yang hampir tercipta antar negara bagian membuat Alexander Hamilton yang hadir dalam konferensi di Annapolis, Maryland mendesak diadakannya pertemuan perwakilan seluruh negara bagian untuk membahas perekonomian antar negara bagian. Meski awalnya ditentang oleh Kongres, langkah Virginia yang menunjuk George Washington langsung diikuti negara bagian lainnya. Semua negara bagian pun resmi mengirimkan delegasi saat pembukaan Konferensi Federal tersebut pada bulan 14 Mei 1787 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Philadelphia dan menunjuk George Washington sebagai pemimpin pertemuan.

Dari sekedar ide mengamandemen pasal-pasal konfederasi yang lebih tepat bagi gejolak Amerika Serikat saat itu, pertemuan yang mayoritas dihadiri tokoh-tokoh muda Amerika yang rata-rata baru berusia 42 tahun tersebut langsung menjadi ajang penggodokan konstitusi nasional. Ada 55 tokoh yang hadir antara lain Gubernur Morris, Benjamin Franklin dan james Wilson dari Pennsylvania, Rufus king dan Elbridge Gerry dari Massachusetts, Roger Sherman dari Connecticut, Alexander hamilton dari New York serta James Madison yang akhirnya dikenal sebagai Bapak Konsitusi AS dari Virginia. Para tokoh yang hadir sepakat, konstitsui yang baru tersebut harus dapat menyelaraskan pengawasan lokal 13 negara bagian serta kekuasaan pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus kuat, tapi juga harus ada pelindung masyarakat dari ancaman tirani.

Pembahasan konferensi yang dikenal sebagai Konferensi Konstitusi itu diawali dari sebuah proposal yang dibuat Madison yang disebut ‘Virginia Plans’. Dalam proposal tersebut, Madison memberikan kerangka pemerintahan AS dipisahkan menjadi 3 bagian, legislatif, eksekutif dan Yudikatif. Madison juga mengusulkan adanya 2 badan pembuat UU yang dibat berdasarkan voting masyarakat dan penunjukan. Ide madison ditantang oleh ‘New Jersey Plan’ yang menginginkan penguatan Kongres yang telah ada. Pengalaman pasal-pasal konfederasi mengajarkan perlunya pemerintah pusat yang memiliki kekuatan menerapkan pajak, perdagangan, membentuk tentara, serta mengikat warga negara dengan hukum yang sama.

Perdebatan dan kompromi pun dimulai. Di masa itu, pengaruh Montesquieu dan John Lock sangat kental. Secara umum pembahasan konferensi terkonsentrasi pada 3 hal yakni menimbang signifikansi kekuatan nasional, kontrol lokal serta kebebasan individu. Perdebatan yang terjadi meliputi kekhawatiran kekuatan perwakilan negara-negara bagian kecil, apakah budak dihitung suaranya, metode pemilihan umum, hingga pegelolaan wilayah Barat yang berkembang. New jersey mengingatkan agar perwakilan suara tidak hanya didasarkan jumlah penduduk sementara Virginia menginginnkan perwakilan secara proposional. Massachusetts dan Connecticut misalnya berpendapat pemilu langsung berbahaya dan tak efektif. Negara yang memiliki budak menginginkan budak bebas dihitung dalam pemilihan DPR.

Roger Sherman, wakil dari Connecticut memecah kebuntuan pertama dengan solusi pembentukan 2 badan perwakilan yang berwenang membentuk UU dan memutuskan sebuah tindakan negara. Sherman mengusulkan House of Representative yang memilih anggotanya berdasarkan populasi penduduk. Namun kekuakatan HoR akan diimbangi oleh badan lain yakni Senat yang dipilih oleh warga negara bukan negara bagian. Beberapa isu sensitif seperti perbudakan, serta naturalisasi juga dibahas.

Ratifikasi dan Bill of Rights
Setelah perdebatan panjang selama kurang lebih 16 pekan, draf konstitusi AS pun selesai dibuat pada 28 Sepetember 1887. Pembagian kewenangan Federal dan Negara bagian digariskan secara tegas. Pemerintah Federal berwenang atas penetapan pajak, bea cukai, mata uang, hak paten dan hak cipta, kantor dan jalan pos, penyelesaian masalah Indian, pembentukan angkatan darat dan angkatan laut, pernyataan perang dan kebijakan luar negeri serta naturalisasi. Sisanya merupakan kewenangan negara bagian. Federal juga hanya boleh menindak rakyat di sebuah negara bagian bukan terhadap negara bagiannya.

Konvensi juga mengsulkan pemerintahan AS dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling mengawasi. Rancangan undnag-undang yang dibuat Kongres tak akan berlaku hingga ditandatangani presiden. Presiden harus mendapat persetujuan senat atas keputusan perjanjian ataupun pengangkatan pejabta tinggi. Di sisi yudikatif, lembaga peradilan berwenang menafsirkan UU dan konstitusi tapi anggota pengadila yang ditunjuk presiden dan senat bisa juga didakwa oleh Kongres.

Meski konvensi telah menyatakan hasil konferensi konstitusi dapat disahkan, keengganan ratifikais dari New York dan Virginia meresahkan beberapa pihak. Keduanya mengkhawatirkan terlalu kuatnya kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah pusat atau federal. Kaum yang dikenal sebagai anti-federalist tersebut mempertanyakan pernyataan hak-hak individu yang tak masuk dalam konstitusi. Di new York, muncul selebaran essai yang berjudul “The Federalist papers” yang ditulis Alexander hamilton, James Madison dan John Jay yang berhasil mempengaruhi kaum anti-federalis untuk menyatakan siap menandatangani draf konstitsui pada 26 Juni 1787. Madison bersikeras, bentuk baru AS dapat memberikan kesejahteraan.

Kaum federalist terus bekerja membujuk negara-negara bagian lainnya untuk mau meratifikasi konstitusi nasional tersebut. Rhode island menjadi negara bagian terakhir yang akhirnya mau meratifikasi pada 29 Mei 1790. Di sisi lain sebuah proposal bill of rights pun diusulkan oleh Virginia. Permintaan tersebut secara bulat diterima Kongres saat pengesahaan konstitusi Amerika 17 September 1787. 10 poin amandemen yang dikenal sebagai Bill of Rights secara sah masuk sebagai amandemen kontitusi AS pada bulan Desember 1787.

well pantesan konstitusinya kuat.. (Vni)

NB: tugas pertama menyelami kembali Amerika di Kajian Wilayah Amerka…