
Judul: Film, Ideologi, dan Militer – Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia, Penulis: Budi Irawanto, Kata Pengantar: Eros Djarot, Penerbit: Media Pressindo bekerja sama dengan Yayasan Adikarya Ikapi dan The Ford Foundation, Yogyakarta, Edisi: Oktober 1999, Tebal: (221 + xxiv) halaman.
UNTUK memenangkan pertarungan politik, paling tidak ada tiga syarat utama yang harus dimiliki oleh sebuah kelompok. Pertama, dukungan massa; kedua, basis finansial yang kuat untuk menopang berlangsungnya program kerja dan program politik, dan ketiga senjata.
Pertama dan kedua adalah syarat yang lazim dimiliki oleh partai-partai politik dalam berebut kekuasaan secara demokratis. Sedangkan syarat ketiga, tidak semua kekuatan politik mempunyai alat represi paling ampuh tersebut. Hanya militer yang biasanya mempunyai dukungan senjata karena memang pada dasarnya militer adalah rakyat yang punya hak istimewa, berbeda dengan rakyat sipil yang lain, yaitu hak miliki senjata.
Bisa dibayangkan ketika militer sebagai kelompok yang mempunyai senjata, ikut bermain dalam arena perebutan kekuasaan. Ketika dukungan massa dan keuangan tidak lagi mampu memberikan arti dan janji kemenangan, senjata sebagai alternatif terakhir yang mereka miliki pasti berbicara.
Dalam sejarah kehidupan negara-negara di dunia, kisah penggulingan kekuasaan sipil oleh militer adalah cerita sekaligus saksi cermin arogansi militer. Atas dasar alasan dan klaim demokrasi serta keberpihakan mereka pada rakyat, biasanya kudeta dilakukan. Akan tetapi, sejarah juga telah mencatat tidak satu pun negara dapat berjalan secara demokratis selama militer masih campur tangan dalam menyelesaikan persoalan politik.
***
DALAM kehidupan politik di Indonesia, militer adalah salah satu kekuatan dominan yang begitu hegemonik. Era Orde Baru, militer punya kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan hitam putih perjalanan bangsa. Bagi militer, campur tangan tersebut dirasakan sebagai keharusan atas dasar legitimasi yang mereka dapatkan dari keterlibatannya dalam perang revolusi fisik melawan penjajah. Dari sejarah itu, militer sangat erat dengan citra nasionalisme dan heroisme dalam membela dan menegakkan Negara Republik Indonesia.
Melalui pengamatan terhadap tiga teks film berjudul Enam Djam di Djogdja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar, Budi Irawanto mencoba melihat relasi antara sipil dan militer selama perang fisik berlangsung. Ketiga film tersebut, meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, tetapi hendak menampilkan sejarah yang sama, yaitu Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949.
Peristiwa tersebut mengangkat nama Letkol Soeharto (pangkat terakhirnya adalah jenderal besar dan menjadi Presiden RI selama kurang lebih 32 tahun) karena ia yang memimpinnya. SU 1 Maret dianggap sebagai peristiwa historis yang menjadi basis ideologis bagi keterlibatan militer dalam politik.
Dalam bahasa lisan maupun bahasa gambar terlihat ada upaya sistematis mempropagandakan keunggulan citra militer dibandingkan sipil dalam ketiga film tersebut. Dalam film Enam Djam di Djogdja hal itu terlihat pada salah satu penggalan dialog: Berkorban?! Apa aku tidak berkorban? Kita mengungsi dari Semarang, Salatiga, Magelang, sampai sini. Apa ini bukan berkorban? Bagi ayah Wiwik, bergabung dengan Republik tidak banyak mengubah nasib keluarganya. Bahkan ketika ia masih bekerja pada Belanda, justru kesejahteraan keluarganya terjamin. Dengan menggerutu ayah Wiwik berkata, “Apa bedanya kita bekerja pada Jepang, Belanda, dan Republik, toh nasibku tetap begini.”
Dalam film ini sipil digambarkan sebagai golongan yang penuh keraguan, memiliki kecenderungan kompromis dan acapkali oportunistik. Sedangkan kelompok militer penuh semangat patriotik, kukuh dalam semangat “anti-Belanda” (tanda petik dari penulis) (hlm 115-117).
Sedang dalam film Serangan Fajar ada salah satu scene yang memperlihatkan sekerumunan pemuda yang berusaha menurunkan bendera Jepang yang masih berkibar di markas tentara Jepang, meskipun Jepang sudah kalah dari Sekutu. Berkibarnya bendera Jepang tersebut memperlihatkan diplomasi para politisi sipil telah gagal. Maka para pemuda tersebut dengan senjata seadanya berusaha masuk markas tentang Jepang dan mengganti bendera Jepang dengan Merah Putih, dan berhasil (hlm 143-144).
Adegan tersebut menjadi semacam penegasan bahwa upaya diplomasi para pemimpin sipil terbukti tidak efektif dan membuang-buang waktu. Hanya perjuangan bersenjatalah yang lebih efektif dan memperlihatkan hasil.
***
SEBAGAI “film sejarah”, ada banyak hal yang patut untuk diajukan pada ketiga film tersebut. Potret yang terlihat di dalam teks ketiga film tersebut jelas sekali tidak obyektif dalam menampilkan fakta sejarah yang berlangsung pada waktu itu. Bahkan ada kesan mengeliminasi peran sipil dalam perjuangan kemerdekaan. Kebenaran sejarah yang sampai saat ini masih menjadi arena perdebatan, terutama dalam rangka menguji legitimasi militer dalam kehidupan politik.
Di tengah situasi semacam itulah buku Budi Irawanto terbit. Di sinilah buku ini memiliki arti penting. Melalui buku ini penulisnya mencoba menawarkan sebuah perspektif lain, menelusuri beragam teks yang tersembunyi dari teks yang divisualisasikan dan ditampilkan pada layar film.
Budi juga berhasil mengungkap bahwa sebagai salah satu media komunikasi, film tidak lantas begitu saja bebas kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Ketika sejarah dikonstruksi oleh mereka yang bergelut langsung dalam pergumulan sejarah itu sendiri, maka selalu ada bias kepentingan di dalamnya. Seperti ketiga film yang menjadi obyek penelitian ini.
Satu hal yang boleh disebut sebagai “kelemahan” yang agak mengganggu dalam buku itu adalah nada “sinis” penulisnya terhadap perjuangan bersenjata. Nampaknya Budi Irawanto yakin bahwa perjuangan tanpa kekerasan dapat menjadi salah satu alternatif merebut kemerdekaan.
Saya pikir idealnya “kesinisan” tersebut tidak perlu terlontar. Karena bagaimanapun sejarah telah mencatat bahwa hampir semua negara besar di dunia lahir dan rahim pergolakan. Itu artinya adalah kekerasan, dan dalam kekerasan selalu saja senjata ikut berbicara.
(Titok Hariyanto, mahasiswa Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.)

