Ronald's Personal Journal

Saya baru saja menyaksikan film yang berjudul The Queen karya sutradara Stephen Frears. Inti dari cerita film ini yang memasang tagline “Tradisi mempersiapkan sang ratu tapi perubahanlah yang mendefinisikannya”.

Kita boleh mengingat saat itu pada tahun 1997 keluarga kerajaan Inggris diguncang oleh peristiwa meninggalnya Putri Diana dalam kecelakaan mobil di Paris. Perubahan yang secara tiba-tiba dan tidak sedap ini menjadi ujian berat bagi Ratu Elizabeth II. Seluruh rakyat Inggris ketika itu menginginkan agar kerajaan mengeluarkan pernyataan publik bela saungkawa dan memakamkan “the people princess” dengan upacara kerajaan, bahkan bendera istana Buckingham agar diturunkan menjadi setengah tiang padahal pada saat peristiwa itu terjadi Putri Diana sudah bukan anggota kerajaan lagi setelah bercerai dari Pangeran Charles.

Reaksi pertama Ratu saat itu adalah mengungsikan keluarganya ke Scotlandia. Keluarga kerajaan seolah menutup diri terhadap realitas dan malah sibuk berburu rusa. Sementara itu di kota London, gerbang istana sudah tertutup oleh lautan bunga yang diletakkan orang-orang sebagai tanda dukacita. Pada saat yang bersamaan semua tabloid di Inggris sibuk mengutuk keluarga kerajaan yang dianggap “dingin dan tidak berperasaan”. PM Tony Blair berkali-kali mengingatkan bahwa rakyat Inggris ingin melihat keluarga kerajaan ikut berdukacita namun peringatan Blair tersebut tak diacuhkan. Ratu baru bersedia mengikuti kemauan rakyatnya setelah mendapat shock therapy dari hasil polling koran yang menunjukkan bahwa mayoritas ingin kerajaan dihapuskan saja.

Singkat cerita, di bagian akhir dari film ini Ratu Elizabeth II share kepada Tony Blair mengenai alasannya bungkam terhadap kejadian tersebut. “Pemimpin tidak boleh menunjukkan emosi. Begitulah aku dididik dan begitulah caranya aku memimpin Inggris dalam masa perang dulu. Aku tidak mengetahui bahwa sekarang semuanya telah berubah.” Ternyata sang Ratu tak bermaksud buruk. Hanya saja ia harus menerima bahwa “hikmat” jaman dulu tentang seorang pemimpin yang “dingin” ternyata tidak lagi bisa diterima oleh rakyat. Norma yang dulunya “umum” ternyata sudah menjadi tidak umum lagi.

Apa yang ingin saya sampaikan disini bahwa untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Acap kali kita berpikir menjadi pemimpin artinya menjadi diktator. Kita diberi hak, fasilitas dan privillage lainnya untuk melakukan apa saja yang kita mau. Ternyata tidak demikian, seorang pemimpin justru adalah sosok yang harus mendengar dan rela berubah.

Gambaran tadi sebenarnya dapat kita implementasikan pada sebuah organisasi, sebut saja organisasi perkantoran baik bisnis maupun pemerintahan. Salah satu kunci sukses untuk tetap bertahan sebagai pemimpin adalah disiplin untuk mendengar dan berubah. Konsekuensinya jika tidak mau berubah, maka bawahan akan beralih kepada pemimpin lain (dalam hal ini bukan bawahan dapat menyingkirkan pimpinan namun akan berusaha mencari figur populis bagi mereka).

Hal lain yang perlu dicatat bahwa setiap kali seseorang terpilih menjadi pemimpin, ia perlu bertanya pada diri sendiri “pada waktu saya telah selesai memimpin nanti, legacy (warisan) macam apakah yang saya akan tinggalkan pada organisasi ini, dan khususnya, pada diri orang-orang yang saya pimpin?”

Kita dapat belajar dari pengalaman sang Ratu bahwa untuk saat ini menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (servant leadership), melayani apa yang dinginkan oleh publiknya. Perlu dicatat bahwa leadership tak ubahnya seperti virus yang menular. Setiap kali seorang leader beraksi, ia memproduksi efek multiplikasi dalam diri orang lain.

Saya jadi teringat dengan masa reformasi tahun 1998, ketika itu hampir seluruh komponen masyarakat Indonesia melalui mahasiswa menginginkan reformasi (perubahan) total di Indonesia. Namun beberapa kalangan (sebut saja Wiranto salah satunya) menginginkan reformasi yang bersifat gradual. Bila dilihat dari efek multiplikasi, reformasi yang gradual ini tetap akan menyisakan legacy yaitu norma yang dulunya “umum” yaitu norma yang sangat bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

Reformasi gradual tidaklah salah namun perlu diingat bahwa betapa sering pemimpin tanpa sadar menciptakan duplikasi dirinya (cloning yang menghasilkan versi “mini-me”), para pengikutnya meniru segala yang dilakukannya dari gaya bicara, gaya berpenambilan dan bahkan gaya pengambilan keputusan. Apabila cloning terhadap hal-hal yang positif berarti menghasilkan legacy yang positif. Bagaimana dengan legacy negatif?

Pendekatan servant leadership berbeda dengan pendekatan seorang guru kungfu yang selalu menyimpan jurus kungfu terakhir bagi dirinya sendiri tanpa pernah mengajarkannya kepada muridnya. Karena siapa tahu, suatu hari nanti si murid tersebut dapat mengalahkan gurunya, sehingga posisi dan bahkan nyawa gurunya terancam. Sudah barang tentu filsafat guru kungfu ini berbeda dengan filsafat servant leader dalam dunia pelayanan, baik di kantor ataupun di arena publik.

Mengubah paradigma untuk beralih dari “hikmat” yang sudah sejak dulu kita pegang dan diturunkan oleh pendahulu kita jelas tidak mudah. Seorang servant leader adalah seorang yang memberikan pengaruh transformasional pada orang-orang di sekitarnya, yang diubahkan secara positif dalam berbagai dimensi: intelektual, relasional, sosial dan spiritual. Inilah yang dimaksud Robert Greenleaf dalam bukunya “Servant Leadership”

Ada pengalaman menarik yang perlu dicontoh ketika selama beberapa dekade industri komputer dikuasai oleh IBM, Hawlett-Packard dan Apple, pada tahun 1984 seorang anak muda bernama Michael Dell, mulai menjual komputer rakitan dari garasi sekolahnya sesuai dengan pesanan pelanggan. Ini jelas bukan “hikmat” industri komputer yang umum. Ini melanggar norma yang umum. Industri komputer mendikte pasar menurut spesifikasi produk yang mereka tentukan. Tapi Dell memberi kesempatan bagi pelanggan untuk merakit komputer sesuai kehendak mereka. Dell mendengarkan mereka,namun ide ini tidak segera diikuti oleh pemimpin pasar lainnya, dan sejarah membuktikan dengan tampil solo Dell langsung meroket menjadi pemain papan atas di dunia komputer.

Jadi, efek transformasi servant leader hadir bukan dalam bentuk keuntungan yang berlipat-lipat sebagai seorang pemimpin, namun lebih esensial dari itu adalah adalah bagaimana seorang pemimipin mau mendengar dan berubah serta kualitas hidup orang-orang disekitarnya: arti dan tujuan hidup yang semakin jelas, sukacita dalam bekerja mencapai visi hidup dan daya tahan yang lebih tinggi menghadapi tantangan.

Kualitas seorang pemimpin terdefinisikan lewat caranya menghadapi perubahan. (tum)

Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang tengah diajukan pemerintah melalui Departemen Pertahanan menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya RUU yang kontroversial ini dianggap akan menghambat proses pembentukan pemerintahan yang bersih dan demokratis di Indonesia. Selain itu RUU tersebut juga akan menjadi tembok yang berdiri kokoh terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas telah menjadi prinsip universal, yang dianggap sebagai prinsip paling mendasar di dalam mewujudkan masyarakat demokratis. Keterbukaan dalam informasi mempunyai arti yang sangat penting bagi demokrasi. Kebutuhan warga negara untuk mengatahui dan memahami persoalan-persoalan publik sangat penting bagi berjalannya demokrasi. Adanya informasi yang akurat melindungi masyarakat dari analisis yang keliru. Warga negara sangat membutuhkan informasi yang cukup untuk dapat mengungkapkan suara dan kepentingannya dan mengontrol pejabat-pejabat publik.

Di sisi lain pemerintah juga mengakui bahwa keterbukaan informasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatasi KKN, penegakkan hukum dan demokratisasi. Jaminan akan keterbukaan atas informasi kepada publik adalah adanya kebebasan untuk memeperoleh informasi. Kebebasan memperoleh informasi tersebut telah dijamin sebagai hak konstitusional dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu, Article 19 Universal Declaration of Human Rights dan Article 19 Sec 2 International Covenant on Civil and Political Rights juga memberikan jaminan yang sama terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi.

 

Namun demikian apakah kebebasan untuk memperoleh informasi yang dijamin sebagai hak konstitusional itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya? Bagaimana dengan jaminan terhadap pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis?

 

Satu-satunya jalan?

 

Dalam rangka pencapaian masyarakat yang demokratis ini tampaknya memang kita sedang berada dalam posisi yang cukup sulit. Di satu sisi resistensi dan klaim sepihak dari negara terhadap apa yang dimaksud dengan ”keamanan nasional”, telah dijadikan suatu konsensus nasional yang dipaksakan. Jargon kemanan nasional ini justru seringkali menjadi doktrin yang mengakibatkan ketegangan antara negara dan individu. Meski tidak diakui secara formal, negara kita dengan rezim orde barunya pernah menjalankan doktrin ini: ”stabilitas nasional merupakan syarat bagi kemajuan dan pembangunan ekonomi dan sosial”.

 

Klaim negara tersebut tidak sampai di situ saja. Untuk mewujudkan keamanan nasional tersebut perlu dibuat langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan negara yang publik tidak perlu tahu/dirahasiakan, dengan maksud akan membuat pengambilan kebijakan semakin mudah.

Klaim terhadap keamanan nasional tersebut semakin absurd dan kehilangan kendali, tatkala tidak adanya mekanisme yang berfungsi mengontrol kewenangan para pejabat publik dalam memberikan klasifikasi rahasia terhadap berbagai informasi yang berada dalam kekuasaannya. Kondisi itu semakin parah ketika pejabat publik tersebut mengklasifikasikan suatu informasi menjadi informasi yang rahasia, tanpa melalui proses dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan alasan rahasia negara, tidak jarang kewenangan itu digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang tentunya justru bersifat melanggar hukum.

 

Di sisi lain klaim dari masyarakat mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk membentuk Indonesia yang demokratis adalah dengan keterbukaan. Negara justru aman kalau ada transparansi. Dengan mengetahui informasi tentang apa saja yang dilakukan oleh negara, rakyat akan merasa dilibatkan dan punya tanggung jawab. Dalam kerangka demokrasi, keamanan nasional tidak bisa lagi semata-mata dipahami sebagai keamanan negara (state security), namun juga harus mencakup keamanan manusia (human security) dan keamanan masyarakat (societal security). Konsep terhadap aspirasi lokal yang dicampuradukan dengan infiltrasi luar negeri sudah tidak dapat dijadikan ancaman. Setiap ekspresi ketidaksetujuan dan kritik tidak dapat dijadikan sebagai konsumsi persoalan keamanan dan didekati dengan pendekatan keamanan. Sehingga urusan keamanan yang sebelumnya dimonopoli oleh negara, telah menjadi urusan publik (public goods).

 

Keamanan nasional, selain harus dapat menjamin keamanan negara harus pula memastikan bahwa ada penguatan peran aktif masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan mengontrol keamanan nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan good governance. Klaim ini sudah barang tentu berdampak pada pemenuhan hak setiap warga untuk terlibat dalam keputusan publik, yang kemudian bermuara pada tuntutan terhadap adanya kebebasan atas informasi.

 

Legislasi Rahasia Negara di Negara lain

 

Antara kerahasiaan dan keterbukaan terhadap informasi menjadikan keduanya dalam posisi yang diametral. Adanya tarik menarik kepentingan antara kebebasan sipil dan rahasia negara memerlukan kajian yang panjang dan komprehensif untuk memadukannya. Dalam praktek kenegaraan tarik-menarik tersebut telah banyak terjadi. Sebut saja Amerika Serikat (AS), yang memiliki Government Secrecy Act 1997 yang kemudian disempurnakan menjadi Government Secrecy Reform Act 1999.

 

Undang-undang tersebut lahir sebagai amanat dari Title IX Foreign Relations Authorization Act. Amanat yang ditujukan kepada Kongres AS tersebut untuk membentuk suatu komisi proteksi dan pengurangan rahasia negara. Komisi tersebut membuat suatu proposal yang komprihensif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah informasi yang dirahasiakan dan disisi lain memperkuat pengamanan terhadap informasi yang telah ditetapkan sebagai rahasia.

 

Hal tersebut cukup beralasan untuk dilakukan. Senator Larry Combest dari Texas, sebagai wakil ketua komisi tersebut dalam pandangannya yang berjudul Protecting National Security Secrets in a “Culture of Openness” mengatakan ada beberapa alasan pentingnya dilakukan kajian terhadap praktek-praktek kerahasiaan (dengan alasan keamanan nasional AS) diantaranya karena “… the lack of credibility and loss of respect for the Government system of secrecy, born in part through overclassification, too much complexity and the well-known phenomenon of self perpetuating bureaucracy …”. Selain itu praktek-praktek kerahasiaan di AS juga telah mengakibatkan pembengkakan anggaran negara.

 

Oleh sebab itu kongres membuat Government Secrecy Act 1997. Tidak adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang kerahasiaan (negara) secara komprehensif telah mengakibatkan hal-hal yang telah disebutkan tadi terjadi. Walaupun jauh sebelum Government Secrecy Act 1997 dibuat masalah kerahasiaan yang berkaitan dengan kerahasiaan negara/pemerintah telah tertuang dalam The Freedom of Information Act 1966. Bagaimana dengan Indonesia?

 

RUU Rahasia Negara

 

Dalam pembukaan UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia bertujuan untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Kewajiban negara dalam melindungi bangsa Indonesia tentunya merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menghendaki adanya sistem keamanan nasional yang tangguh. Kerahasiaan negara merupakan bagian dari sistem keamanan yang memiliki peran penting untuk menjaga informasi strategis/taktis yang dimiliki oleh suatu negara/pemerintahan. Praktek-praktek kerahasiaan negara secara langsung dan tidak langsung tentunya berkaitan dengan hak dan kebebasan individu yang juga harus dilindungi. Oleh sebab itu rahasia negara harus diatur dengan undang-undang.

 

Reformasi 1998 telah mempengaruhi Indonesia khususnya dalam proses penyelenggaraan negera. Cerminan dari kehendak reformasi tersebut dengan diakomodirnya ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), yang tertuang dalam Bab XA (Pasal 28A s/d Pasal 28J). Pencantuman HAM dalam sebuah konstitusi tidak dapat semata-mata ditafsirkan sebagai kebebasan setiap orang melakukan apa saja tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang membahayakan orang lain apalagi keamanan negara sudah barang tentu harus dicegah. Sebaliknya konstitusi melindungi seseorang atau kelompok orang dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara yang mengganggu atau merampas kebebasan tanpa hak. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana hubungan antara perlindungan (keamanan) terhadap negara dan bangsa yang diwujudkan dengan adanya kerahasiaan negara dengan kebebasan individu dalam kerangka HAM?

 

Menurut Prof. DR. Muladi, SH, kerahasiaan negara akan selalu bersentuhan dengan ‘defence requirements’ yang selalu berusaha untuk “finding a balance between national expenditure on guns and butter, the most appropriate balance between two neccecities, the social and welfare needs and the security of nation. these are to ensure the well-being and security of people. it can also be stated that governments are in the business of creating the preconditions for the generation of wealth and prosperity and for ensuring the protection of such prosperity. the well-being of people and their security cannot be sub divided”. Dalam konteks tersebut, RUU Rahasia Negara sudah barang tentu mendapatkan perlawanan dari sisi perlindungan HAM yang lebih memajukan right to freedom of opinion and expression yang mencakup freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers (Article 19 Universal Declaration of Human Rights).Hal serupa juga diatur dalam Article 19 Section 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

 

Namun demikian sebagai hak asasi pada umumnya yang bersifat universal hak atas informasi tidak bersifat absolut. Hak ini dapat di “derogate” (pada saat darurat) dan dibatasi (subject to certain restrictions) untuk kepentingan-kepentingan publik. Salah satu pembatasan yang sah adalah “keamanan nasional” (For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals) (Article 19 Section 3 ICCPR). Aturan pembatasan dalam ICCPR khusus berkenaan dengan keamanan nasional dan kebebasan memperoleh informasi telah dirumuskan dalam The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information.

 

Dari berbagai diskusi dan pembahasan mengenai RUU Rahasia Negara diketahui ada berbagai hal yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang. Namun demikian materi pengaturan yang terkandung dalam RUU tersebut dinilai oleh kalangan masyarakat masih sarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan proses penegakkan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi. Menurut para penggagas RUU ini, titik berat pengaturan (sementara) lebih terletak pada pembatasan terhadap proses pengklasifikasian dan penetapan terhadap suatu informasi yang perlu untuk dirahasiakan. Sudah terlalu banyak penyimpangan yang telah dilakukan oleh aparatur dalam mengklasifikasikan suatu informasi yang tujuannya untuk mengambil keuntungan pribadi atas nama rahasia negara. Sehingga diperlukan suatu pengaturan terhadap rahasia negara yang bersifat komprehensif.

 

Itikad baik yang bertujuan memberikan kesempatan berlakunya kebebasan memperoleh informasi tersebut tercantum dalam konsiderans yang mengamanatkan “bahwa pengaturan mengenai rahasia negara akan menciptakan kontrol terhadap penetapan rahasia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam menetapkan rahasia negara” juga dilihat “bahwa pengaturan mengenai rahasia negara dalam rangka mengurangi hal-hal yang dirahasiakan dan lebih memperkuat perlindungan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara”. Jaminan lain yang diberikan terhadap kebebasan memperoleh informasi dengan dimasukkannya Pasal 28F UUD 1945 sebagai dasar hukum mengingat dari rancangan undang-undang ini. Bila dilihat kembali dan dilakukan pembandingan dengan Government Secrecy Act yang dimiliki oleh AS jelas semangat yang dimiliki oleh RUU Rahasia Negara sama/diusahakan untuk sama dengan yang dimiliki oleh AS. Lihat saja dalam Finding (Section 3 Government Secrecy Act) AS yang mejabarkan tentang “The absence of a statutory framework has resulted in unstable and inconsistent classification and declassification policies, excessive costs, and inadequate implementation”. Hal ini mungkin dianggap sejalan dengan salah satu pertimbangan lain yang ada dalam rancangan undang-undang ini yaitu “bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum memadai dan komprehensif untuk melakukan pengaturan terhadap rahasia negara”.

 

Bila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan dalam RUU Rahasia Negara ini berusaha untuk mengadopsi proses demokratis dalam pembentukannya. Namun sangat disayangkan ternyata dalam pasal-pasalnya keseimbangan antara hak dan kewajiban negara justru tidak tampak. Semangat pemidanaan yang terkesan overcriminalization telah membuat rancangan undang-undang ini bukan lagi menjadi rancangan undang-undang yang administratif namun mengarah kepada rezim hukum pidana. Hal tersebut tampak dalam pasal-pasal pemidanaan baik secara materil dan formil turut diatur dalam rancangan undang-undang ini.

 

Proses pembelajaran dari berbagai macam undang-undang yang sama dari berbagai negara ditambah dengan proses improvisasi dari para penggagasnya cukup membuat undang-undang ini lengkap kehilangan arah. Konsep mekanisme check and balances dengan keberadaan Dewan Rahasia Negara dan bertujuan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan keberatan hukum terhadap sesuatu yang ditetapkan sebagai rahasia negara ternyata tidak mencerminkan mekanisme tersebut. Keanggotaan dari Dewan Rahasia Negara ternyata hanya unsur eksekutif saja. Hal inilah yang masih menjadikan pertanyaan dan perdebatan oleh kalangan masyarakat. Belum lagi keberadaan serta kewenangan Dewan tersebut melampaui kewenangan judisial. Kerahasiaan negara sebagai bagian dari keamanan nasional hanya merupakan konsern dari pemerintah saja dan rakyat dalam hal ini legislatif dianggap tidak cukup cakap untuk berbicara dan memikirkan keamanan nasional.

 

RUU Rahasia Negara saat ini telah masuk ke DPR dan akan dibahas oleh Komisi I. Kita tinggal menunggu apakah rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial ini akan menjadi undang-undang atau tim penggagas akan bekerja lebih keras lagi untuk membuat undang-undang yang dapat memenuhi semua aspirasi bangsa Indonesia. (tum)