SERPONG RAYA

Salam Pembebasan

APBD DKI Jakarta pada Tahun 2009 telah mencapai Rp. 22, 42 Triliun. Sebuah angka yang sangat besar apabila benar-benar digunakan sebesar besarnya demi kepentingan rakyat. Akan tetapi, jumlah anggaran yang sedemikian besar tersebut ternyata sangat sedikit yang menetes langsung dan dapat dirasakan oleh rakyat. Pos-pos Anggaran hanya menjadi pundi-pundi kekayaan para pejabat dan birokrat pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rakyat Jakarta kembali terpinggirkan dari proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Padahal Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan telah menjamin keterlibatan segenap lapisan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Di mana masyarakat sendirilah yang dapat menentukan kebutuhan anggarannya melalui sebuah proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat RW yang dikenal dengan nama MUSRENBANG. Melalui proses ini rakyat dapat mengakses secara langsung dana publik yang berasal dari Pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, sehingga demokrasi dalam arti sebenarnya yakni berasal dari rakyat oleh rakyat dan dipergunakan untuk rakyat dapat terwujud.

Namun sangat disayangkan sekali, sampai saat ini perencanaan pembangunan secara partisipatif yang di mulai dari Musrenbang tingkat RW belumlah dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan warganya. Proses musrenbang yang cacat dan hanya melibatkan elit-elit kelurahan dan kecamatan telah gagal menghasilkan anggaran yang pro pada kebutuhan rakyat dan kepentingan masyarakat. Musrenbang yang idealnya hasilnya adalah daftar isian keinginan warga berubah menjadi daftar isian keinginan elit kelurahan dan elit kecamatan.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan Dana Penguatan untuk Kelurahan dan Kecamatan di DKI Jakarta yang jumlahnya sangat besar (2 – 2,5 milyar/tahun) tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Sehingga peran serta masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan proses pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Sudah saatnya warga melek dan sadar terhadap anggaran, sudah saatnya warga dapat terlibat untuk mengawasi program pembangunan yang sedang berlangsung sehingga Dana-dana penguatan di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat bukannya masuk ke dalam kantong-kantong birokrat kecamatan dan kelurahan. bayangkan saja, ada angka 80 juta untuk sewa rumah dinas lurah kemudian setiap kelurahan ada angka untuk pelaksanaan kerja bakti yang mencapai ratusan juta, tapi lurah setiap kerja bakti masih membebankan kepada warga, kemudian untuk pengangkutan sampah yang teryata ada dalam dana penguatan tapi dalam pelaksanaannya setiap kali sampah diangkut, warga masih di minta duit dari pihak kelurahan dengan alasan untuk mobil, supir dan lain2.

Rakyat harus sadar, Rakyat tidak boleh lagi dibohongi oleh Pejabat dan Birokrat, karena pejabat mulai dari lurah sampe presiden mereka semua adalah pelaksana dari kedaulatan rakyat, jadi rakyatlah yang punya kuasa.

HIDUP RAKYAT!

Taufiqurrahman Rusdi