Banyak pihak menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pihak yang paling tepat untuk menangani kasus Bank Century yang diduga merugikan negara senilai Rp 6,7 triliun. Dalam ulang tahunnya yang keenam pada Selasa, KPK kembali menegaskan masih terus melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus Bank Century.
Indobarometer menyampaikan hasil risetnya terhadap isi berita dari enam media massa itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, bahwa selama periode 28 November – 4 Desember 2009 ada sebanyak 106 artikel yang memuat nama SBY dan Wapres Boediono berkaitan dengan kasus Bank Century.
Surat kabar yang paling banyak menurunkan artikel tentang SBY, antara lain Kompas (21,5 persen), Sindo (20,0 persen) dan Jurnas (18,5 persen, sedangkan surat kabar yang paling banyak menurunkan artikel tentang Boediono adalah Sindo (41,5 persen), Rakyat Merdeka (22,0 persen) dan Jurnas (14,6 persen).
Dari 65 artikel tentang SBY, sentimennya adalah positif (50,8 persen), negatif (13,8 persen), positif-negatif (12,3 persen) dan netral (23,1 persen), sedangkan dari atikel tentang Boediono, sentimen negatifnya adalah positif (34,1 persen), negatif (39,0 persen), positif-negatif (12,2 persen) dan netral (14,6 persen).
“Dari persentase sentimen media tersebut, tergambar jelas bahwa positif SBY masih lebih besar ketimbang negatifnya. Sedangkan Boediono lebih banyak persentase sentimen negatifnya ketimbang positifnya. Ini mungkin akan menjadi bahan kajian dan analisa kenapa sentimen negatif itu lebih banyak ke Boediono ketimbang ke SBY.
dalam Seputar Indonesia artikel negatif SBY, antara lain terkait sorotan LSM yang memandang bahwa kalangan Istana atau orang dekat SBY diduga menerima kucuran dana Century. Terkait itu, banyak pengamat menilai pernyataan SBY yang menginginkan kasus ini diusut tuntas belum diketahui hasilnya.
Di Harian Rakyat Merdeka ada artikel negatif SBY terkait pandangan para pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa kesalahan Boediono lebih besar dibanding Burhanudin Abdullah. Selain itu, BPK dalam temuannya memperlihatkan sudah jelas bahwa ada penyelewengan dana, dimana SBY seharusnya menonaktifkan Boediono untuk memudahkan proses penyelesaian kasus Bank Century.
Harian Republika mencatat artikel negatif SBY lebih pada kuatnya desakan agar SBY sebagai presiden mengeluarkan Perppu supaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mau membuka data aliran dana Bank Century, termasuk siapa saja penerimanya.
Berbeda dengan tiga harian nasional tadi, Kompas memuat artikel negatif SBY terkait dengan pandangan bahwa penegakan hukum di era SBY dipandang tidak adil. Para koruptor yang melakukan korupsi uang rakyat triliunan rupiah lebih ringan hukumannya dibanding dengan nenek Minah yang hanya mencuri tiga buah kakao. selain itu, artikel negatif Boediono tergambar dari hampir seluruh sampel koran nasional yang terkait dengan kuatnya desakan tuntutan Boediono dan Sri Mulyani untuk dinonaktifkan.
Menanggapi pertanyaan soal masih kuatnya citra SBY ketimbang Boediono dalam kasus Bank Century, Qodari mengatakan, ada dua alasan. Pertama, laporan BPK yang menggegerkan karena adanya indikasi pelanggaran pidana itu paling banyak menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai pejabat yang disebut-sebut diduga paling bertanggungjawab atas pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Sementara, Presiden SBY saat itu tidak disebut-sebut karena sedang berada di luar negeri.
Kedua, karena kemampuan komunikasi politik yang dibangun SBY dalam menyikapi kasus tersebut dinilai cukup tepat. Misalnya, dengan mengatakan dukungan terhadap pengungkapan dan penuntasan kasus Bank Century. Hal ini, menurut Qodari, dianggap sebagai ketegasan dan kesungguhan SBY dalam memberantas korupsi di Bank Century. Dan itu tercermin dari pernyataannya yang menyebutkan agar kasus tersebut menjadi terang benderang, tidak ada fitnah dan tidak ada rumor.
semoga masalah ini akan cepat terselesaikan….
sumber: kompas.com
liputan6.com
Biepink's Blog 